Page 8 - PANDUAN BAGI MASYARAKAT DALAM PENANGANAN PENGADUAN TENTANG PELANGGARAN PENCEMARAN AIR

Penanganan Pengaduan Pelanggaran Pencemaran Air

dan penegakan hukum atas dugaan adanya pencemaran air. Melalui panduan
ini, masyarakat diharapkan mampu mengidentifikasi pelanggaran-pelanggaran
yang terjadi dengan mendasarkan pada analisa kepatuhan penanggung jawab
usaha atau kegiatan atas berbagai ketentuan yang terdapat dalam instrumen
pengendalian seperti dokumen perizinan dan laporan pelaksanaannya,
melakukan pengaduan sesuai dengan prosedur yang ada, hingga memastikan
bahwa pengelolaan pengaduan dilaksanakan oleh pemerintah yang berwenang
sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Oleh karena itu, panduan ini juga
dilengkapi dengan bagaimana masyarakat mendayagunakan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan untuk mendorong
akuntabilitas pengelolaan pengaduan lingkungan hidup oleh pemerintah yang
berwenang.

Panduan ini disusun dengan menggabungkan beberapa temuan empirik
yang dilakukan secara observasional dan temuan dari studi-studi normatif.
Oleh karena itu, atas terbitnya panduan ini, saya mengucapkan terima kasih
kepada para peneliti ICEL, yaitu: Raynaldo Sembiring, Margaretha Quina dan
Shafira Anindia Hexagraha yang telah berkontribusi secara maksimal sampai
dengan terbitnya panduan ini. Terima kasih pula kepada Laure d’Hont dan
Van Vollenhoven Institute yang banyak memberikan masukan, serta kepada
International Development Law Organization atas dukungannya.

Kami menyadari bahwa publikasi ini tidak terlepas dari kekurangan. Saran
dan kritik merupakan hal yang berharga bagi kami untuk dapat terus
mengembangkan publikasi ini maupun berbagai publikasi ICEL berikutnya.
Akhirnya, Saya berharap panduan ini dapat berguna bagi masyarakat dalam
berpartisipasi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang
lebih baik.

Jakarta, Januari 2018

Henri Subagiyo, S.H., M.H.

viii Indonesian Center For Environmental Law