Page 16 - KEWAJIBAN WARGA NEGARA DIGITAL NATIVE
P. 16
UUD NRI Tahun 1945); 3) WNI yang selanjutnya, dalam pengertian modern
beragama memiliki kewajiban untuk mungkin dapat disetarakan dengan ilmu
menghormati HAM orang lain dalam pemerintahan. Dalam kitab ini antara lain
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan mengandung ajaran tentang
bernegara (selaras dengan pasal 28J ayat pengembangan latihan disiplin untuk
(1) UUD NRI Tahun 1945); 4) WNI yang pemerintahan, pembahasan kegiatan
beragama memiliki hak dan kewajiban kepala departemen, pembahasan para
dalam menjaga pertahanan dan keamanan hakim dan penghakiman terhadap para
negara (selaras dengan pasal 30 ayat (1) penjahat, kegiatan rahasia, mandala raja-
UUD NRI Tahun 1945); 5) WNI yang raja, kebijakan politik, bencana negara,
beragama wajib mengikuti pendidikan keadaan dan kegiatan perang, kebijakan
dasar dan harus berpartisipasi dalam terhadap oligarki, keadaan raja yang
memajukan pendidikan nasional dengan lemah, cara-cara menaklukkan benteng,
tujuan meningkatkan keimanan dan cara-cara rahasia, dan metode
ketakwaan beserta ahlak mulia pada diri (pengolahan) ilmu. Akhirnya, kiab Nitiraja
WNI, serta dalam memajukan ilmu Sasana adalah kitab pedoman bagi para
pengetahuan dan teknologi harus dilandasi pemimpin negara dalam melaksanakan
dengan menjunjung tinggi nilai agama dan kepentingan negara dan menjalankan roda
persatuan bangsa (selaras dengan pasal 31 pemerintahan.
UUD NRI Tahun 1945).
Dalam ajaran Hindu, agar dapat
mewujudkan ajaran dharma negara dapat
berpedoman pada kitab suci purana
Nitisastra, Arthasastra, dan Nitiraja
Sasana. Kitab Nitisastra pada dasarnya
mengajarkan tentang ilmu negara dan
membahas tentang: konsep negara, unsur-
unsur yang membentuk sebuah negara,
awal mula terciptanya negara, fungsi dan
tujuan negara, Gana Rajya, peranan dewan
mentri dalam pemerintahan Hindu,
peranan purohita, dan wilayah
pemerintahan. Kitab Arthasastra,
Modul Digital: Kewajiban Warga Negara Generasi Digital Native 10
(pembinaan dharma agama dan dharma negara)
