Page 7 - KEWAJIBAN WARGA NEGARA DIGITAL NATIVE

A. Pengantar Materi
religius bahwa warga negara perlu
Kita telah mempelajari bahwa
menjalankan dharma agama dan dharma
manusia pada hakikatnya di samping
negara secara seimbang dan suci yang
sebagai makhluk individu adalah juga
dengannya setiap warga negara akan
sebagai makhluk sosial dan religius.
mendapatkan hak-haknya dalam
Manusia Indonesia juga mengakui
menjalankan hakikat hidup sebagai
eksistensi kemanusiaan ini. Sebagai
makhluk individu, makhluk
makhluk individu dan sosial manusia
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
memiliki kecenderungan untuk hidup
berkelompok atau bermasyarakat tanpa
B. Warga Negara Indonesia Generasi
mengabaikan keberadaan sifat-sifat Digital Native

individualitasnya. Salah satu bentuk hidup Warga negara Indonesia menurut
bermasyarakat itu adalah hidup berbangsa pasal 26 ayat 1 UUD 1945 adalah orang-

dan bernegara. orang bangsa Indonesia asli dan orang-

Ketika manusia memenuhi orang bangsa lain yang disahkan dengan

kepentingan hidup bermasyarakat dalam undang-undang sebagai warga negara.
kehidupan berbangsa dan bernegara ini Orang-orang bangsa lain yang dimaksud

pulalah harus dijamin keseimbangan adalah seperti keturunan Belanda,
kepentingan individu dan kepentingan keturunan Arab, keturunan India,

sosial dalam kehidupan berbangsa dan keturunan Tionghoa, dan keturunan

bernegara tersebut. Karena itu harus ada lainnya yang bertempat tinggal di
hubungan timbal balik antara kepentingan Indonesia, mengakui Indonesia sebagai

kehidupan bangsa dan negara dan tanah airnya, bersikap setia kepada Negara
kepentingan individu yang diatur dalam Kesatuan Republik Indoensia berdasar

mekanisme hubungan antara warga negara Pancasila dan UUD 1945, dan disahkan

dan negara melalui jaminan atas idealisme oleh undang-undang sebagai warga negara
pengakuan dan pelaksanaan hak dan (Sumarsono, 2005). Undang-undang yang

kewajiban warga negara terhadap negara. mengatur hal ini adalah Undang-Undang
Pentingnya jaminan atas pengakuan dan No. 12 Tahun 2006. Menurut pasal 1

pelaksanaan hak dan kewajiban ini tentu Undang-Undang No. 12 Tahun 2006
tidaklah semata-mata bersifat sosiologis tentang Kewarganegaraan, bahwa warga

melainkan juga bersifat religius melalui negara adalah warga suatu negara yang

pengembangan kesadaran ideologis dan ditetapkan berdasarkan peraturan

Modul Digital: Kewajiban Warga Negara Generasi Digital Native 1
(pembinaan dharma agama dan dharma negara)