Page 18 - SKH Palangka Post Edisi 20 Februari 2020

KAMIS, 20 FEBRUARI 2020 18

Hutan Adat Lepas dari Penguasaan Negara

KASONGAN, PPOST dikecualikan dari penguasaan negara. beradaan masyarakat adat di Kabupaten
“Peraturan daerah adalah alat hukum
Pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat beserta bagi pemerintah daerah untuk mengem- Katingan diperlukan pengakuan dan
perlindungan masyarakat adat. Karena
hak-hak tradisionalnya merupakan hal yang harus dilakukan oleh seluruh balikan hutan adat wilayah adat kepada secara formal belum ada aturan men-
komponen anak bangsa Indonesia. masyarakat adat tertentu. Kita sudah genai pengakuan dan perlindungan
mengajukan Raperda tentang pen- masyarakat hukum adat di Bumi Penyang
Perubahan fundamental terkait ma- hutan adat menjadi hutan yang berada gakuan dan perlindungan masyarakat Hinje Simpei.
syarakat hukum adat terjadi dengan di wilayah suatu masyarakat adat seb- hukum kepada DPRD Katingan,” ujar “Oleh karena itu perlu Perda yang
adanya putusan Mahkamah Konstitusi agai bagian integral dari suatu wilayah Bupati Katingan Sakariyas di Kasongan, bertujuan untuk memberikan dasar hu-
nomor 35/PUUX/2012 yang menyatakan adat. Putusan Mahkamah Konstitusi kemarin. kum bagi upaya pemerintah daerah dan
bahwa Penguasaan negara atas hutan juga menegaskan bahwa peraturan Dijelaskan, regulasi si mengenai ma- semua pihak terkait dalam mewujudkan
g Foto : PPost/Hairul adat adalah bertentangan dengan daerah harus dibuat oleh pemerintah syarakat adat di Kabupaten Katingan pengakuan dan perlindungan kepada
MUSRENBANG - Kepala BPKAD Katingan, Robi menyampaikan pendapat undang-undang Dasar 1945. daerah agar hutan adat wilayah suatu menjadi instrumen hukum yang sangat masyarakat hukum adat di Kabupaten
pada Musrenbang Kecamatan Pulau Malan di Desa Buntut Bali, baru-baru ini. Mahkamah Konstitusi meletakkan adat masyarakat dapat dilepaskan atau penting. Mengingat secara faktual ke- Katingan,” demikian Sakariyas. (rul/p6)

Tingkatkan Kinerja Aparatur Negara

MUARA TEWEH, PPOST setujuan menteri dalam negeri. struktur akan dapat lebih optimal
Sementara Plt Kepala BK-
Guna meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Aparatur PSDM, Fakhri Fauzi menyampai- dalam melaksanakan pekerjaan.
“Kinerja mereka akan terukur
Sipil Negara (ASN), Pemerintah Kabupaten Barito Utara kan bahwa total ASN di Pemkab pada item indikator sesuai jen-
(Barut) melaksanakan rapat untuk penentuan tambahan Barut sebanyak 3.966 orang. ASN jang yang dijalankan,” katanya.
Pemberian TPP merupakan
penghasilan PNS (TPP), belum lama ini. tersebut terbagi atas 685 peja- wujud perhatian Pemkab Barito
bat. Kemudian, jumlah pejabat
Dalam rapat itu juga meng- Karawaheni ketika memimpin fungsional umum 1084 orang, Utara dalam upaya meningkat-
hasilkan keputusan bahwa rapat tersebut. fungsional guru dan pengawas kan taraf kesejahteraan pegawai
Pemkab Barito Utara akan mem- Menurut Inriaty, Pemkab sekolah 1691 orang. Selain itu sesuai mekanisme dan aturan
buat ukuran dan kriteria dalam Barut masih akan membahas fungsional tenaga kesehatan dan perundangan yang berlaku.
pemberian tunjangan TPP ASN. kriteria-kriteria apa saja yang lainnya 506 orang. “Besarannya nanti akan
“Sehingga pemberian TPP nanti diperlukan dalam pemberian Terpisah, Bupati H Nadalsyah disesuaikan dengan ketentuan
berdasarkan analisis beban kerja, TPP. Ke depannya, kepala daerah mengharapkan setelah TPP ASN dan aturan yang berlaku, juga
kondisi tempat bertugas maupun tidak hanya harus mendapatkan ditetapkan, etos kerja dan tang- menyesuaikan anggaran pada
indikator-indikator tambahan persetujuan DPRD. Akan tetapi gung jawab dari setiap pejabat Pemkab Barut,” tukasnya. (dok/ g Foto : PPost/DOK
lainnya,” kata Plh Sekda Inriaty perlu adanya konsultasi dan per- maupun pegawai secara ter- p6) RAPAT - Plh Sekda Barut Inriaty Karawaheni didampingi beberapa pihak saat melaksanakan rapat TPP ASN, Jumat (7/2).

Perkuat Pengawasan dan Pengendalian Internal

NANGA BULIK, PPOST kami ingin agar seluruh Organ- Pemerintah (APIP) di seluruh jukkan tingkat kematangan yang beberapa tahun berturut-turut. daerah. “Semoga di tahun beri-
Pemerintah Kabupaten Lamandau akan terus memperkuat isasi Perangkat Daerah (OPD) perangkat daerah. Tentunya ha- tertekstur serta berkelanjutan. Dan itu bukan prestasi akhir, kutnya prestasi ini dapat diraih
rus selaras dengan visi dan misi
akan terus memantapkan Sistem
lebih baik lagi ke level empat,”
namun paling utama adalah
Diperolehnya penghargaan terse-
pengawasan dan pengendalian internal dengan mendu- Akuntabilitas Kinerja Pemerin- daerah. Jika hal ini akan terukur but juga menandakan sistem upaya bersama untuk terus me- harap dia.
kung inspektorat dalam melaksanakan tugasnya. Sehing- tahan (SAKIP). dalam pelaksanaan, dipastikan pengendalian internal pemkab ningkatkan kualitas tata kelola Diketahui, penghargaan terse-
ga ketertiban dan kedisiplinan para Aparatur Sipil Negara Sebab, cara ini demi memper- penyelenggaraan pemerintahan Lamandau telah berjalan dengan keuangan daerah. but diserahkan kepala BPKP
Diakui dia, prestasi yang diraih
(ASN) bisa terus terjaga. tahankan Opini Wajar Tanpa daerah secara umum akan lebih baik, ujarnya. tersebut adalah hasil dari upaya Kalteng Setia Pria Husada ke-
Pengecualian (WTP) dari Badan
efektif.
Itu sebabnya, Bupati Hendra
pada Bupati Lamandau Hendra
Dengan kinerja ini, maka tah (SPIP) level tiga dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI” Dengan torehan ini akan sema- mengingatkan, OPD di jaja- serius secara kolektif, dan ucapan Lesmana saat kegiatan pendamp-
Pemkab Lamandau mendapat- Pengawasan Keuangan dan Pem- kata Bupati Hendra Lesmana, kin memacu kinerja pemerintah rannya tidak terlena dengan terima kasih kepada seluruh ingan reviw atas laporan keuan-
kan prestasi penghargaan ma- bangunan (BPKP) Provinsi Kali- Rabu, (19/2). daerah. pencapaian opini Wajar Tanpa stakeholder terkait, atas peran gan pemda tahun 2019 dan SIM-
turitas Penyelenggara Sistem mantan Tengah (Kalteng). Menurut Hendra, penguatan Dan tingkat maturitas penye- Pengecualian (WTP) yang telah aktif dalam keterlibatan untuk DA perencanaan kantor Bupati
Pengendalian Internal Pemerin- “Atas prestasi yang didapat ini, peran Aparat Pengawas Internal lenggaraan SPIP ini akan menun- berhasil dipertahankan selama melakukan pengawasan internal Lamandau, kemarin. (hrd/p6)

IGI Mampu Tingkatkan Mutu Pendidikan

BUNTOK, PPOST “Buktikan organisasi pro- Tulus.
Bahkan sebutnya, den-
Bupati Barito Selatan, H Eddy Raya Samsuri meng- fesi salah satunya Ikatan gan adanya organisasi IGI
Guru Indonesia (IGI) Barsel
ingatkan, supaya anggota organisasi yang ada di memiliki komitmen yang di Barsel diharapkan pula KASIH SAYANG:
Bupati Barsel, H
Kabupaten Barito Selatan, aktif dalam berkegiatan tinggi terhadap misi yang mampu menjawab tuntutan Eddy Raya Samsuri,
dan berkarya. telah tertuang,” ujarnya, dan tantangan terhadap pen- terlihat sedang men-
Rabu (19/2).
ingkatan kompetensi tenaga
Terlebih Pemerintah Ka- nomor satu di Barsel ini, Keberadaan organisasi IGI pendidik di kabupaten se- gajak salah seorang
bayi bercanda pada
bupaten (Pemkab) Barsel berbagai isu-isu strategis lanjut Eddy Raya, sejatinya tempat. kegiatan jalan sehat,
sekarang semakin bergerak pembangunan bidang pen- tidak sekadar untuk pen- “Hal itu dalam upaya beberapa waktu lalu.
cepat dalam menjalankan didikan tengah digalakkan. gakuan semata melainkan untuk membawa kemajuan
segala sektor pembangunan Di mana melalui kegiatan betul-betul bergerak untuk bagi peningkatan mutu pen- g Foto : PPost/Sintha
khususnya bidang pendi- percepatan pembangunan meningkatkan indeks pem- didikan yang ada di daerah
dikan. khususnya dalam sektor bangunan manusia di Bumi ini,” tandas Eddy Raya. (sks/
Diungkapkan orang pendidikan Dahani Dahanai Tuntung p6)