Page 24 - KAJIAN TAPAL BATAS WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG 2022

4. Penentuan titik kartometrik di atas peta batas wilayah untuk

lokasi yang sudah disepakati oleh wilayah yang saling

bersinggungan.

5. Mendokumentasikan titik kartometrik dalam bentuk

koordinat.

6. Menghubungkan data foto (dokumentasi lapangan) dengan

peta batas wilayah jika diperlukan.

F. Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah

Undang-undang ini sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan undang-

undang ini mencabut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintah Daerah.

Pertama undang-undang ini menjalankan amanat yang

disampaikan di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun

1945 tentang susunan dan tata cara penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Kedua bahwa penyelenggaraan

pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta

Tapal Batas Wilayah Kota Tanjungpinang | Tahun 2022 9