Page 25 - KAJIAN TAPAL BATAS WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG 2022
P. 25
peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan
prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan
suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Undang-undang ini membahas tentang pembagian
wilayah negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia
dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas
daerah kabupaten dan kota. Sedangkan daerah kabupaten
kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas
kelurahan dan/atau desa.
Didalam pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa
kabupaten/kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi
atas kelurahan dan/atau desa. Selanjutnya di pasal 221 ayat
(1) daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam
rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan
masyarakat Desa/kelurahan. Camat mempunyai tugas
sebagaimana tertuang pada pasal 225 ayat (1):
a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman
dan ketertiban umum;
Tapal Batas Wilayah Kota Tanjungpinang | Tahun 2022 10
