Page 7 - 2-bahan-ajar-dampak-sosial-informatika-kelas-x_compress_Neat
P. 7

   Kejahatan   dunia   maya.   Kejahatan   dikenal   dengan   nama cyber   crime.

                                   Kejahatan dunia maya sangatlah beragam. Diantaranya : carding, hacking,
                                   cracking, phising, dan spamming.

                                  Pornografi.   Dengan   kemampuan   penyampaian   informasi   yang   dimiliki

                                   internet, pornografi pun merajalela. Terkadang seseorang memposting foto
                                   yang seharusnya menjadi privasi dia sendiri di sosial media, hal ini sangat

                                   berbahaya karena bisa jadi foto yang hanya di postingnya di sosial media

                                   disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab



                        b. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)






















                               Pengaturan   tentang   penggunaan   teknologi   informasi   dan   komunikasi   (TIK)

                           diatur   secara   jelas   paska   diundangkannya   Undang-undang   No.   11  Tahun   2008

                           tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diubah menjadi Undang-
                           undang No. 19 Tahun 2016 (selanjutnya disingkat UU-ITE). Beberapa tahun sejak

                           diundangkannya   UU-ITE,   problematika   pemanfaatan   TIK   tidak   menjadi
                           perbincangan.   Namun,   seiring   dengan   meningkatnya   penggunaa   Internet   di

                           masyarakat, khususnya penggunaan media sosial, maka mulai marak juga kasus-

                           kasus terkait informasi dan transaksi elektronik.
                               Secara struktur undang-undang, perbuatan yang dilarang dalam UU-ITE diatur

                           dalam pasal 27 sampai dengan pasal 37 UU-ITE. Namun demikian secara lebih
                           spesifik, ketentuan tentang larangan hanya diatur dari pasal 27 sampai dengan pasal

                           35 UU-ITE. Ada dua pasal yang berkedudukan sebagai operator norma, yaitu kondisi
                           ketika suatu tindak pidana dilakukan oleh orang asing terhadap sistem elektronik di

                           wilayah Republik Indonesia (pasal 37 UU-ITE) dan tindakan yang merugikan orang

                           lain (pasal 36 UU-ITE). Adapun ketentuan norma  primer  (larangan) yang diatur
                           dalam UU-ITE bisa dijelaskan sebagai berikut:



                                                                                                            8
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11