Page 2 - SKH Palangka Post Edisi 19 Desember 2019

OPINI

KAMIS, 19 DESEMBER 2019 02

Hak dan Keterwakilan

Perempuan Dalam Dunia Politik

Penulis: Dra Mariyani M, AP

ERBICARA politik dan perempuan yang berpoli- sekaligus ibu rumah tangga dan kesetaraan gender dimana baik gota DPR-DPRD yang di dalam- ruang publik dan ruang domestik. Deklarasi New Delhi 1997
tik, tentu muncul berbagai macam asumsi, baik norma-norma Islam yang sudah laki-laki maupun perempuan nya juga memuat aturan terkait Bagi sebagian besar perempuan, menegaskan bahwa hak politik
terutama di level akar rumput
perempuan harus dipandang
sangat jelas. Yang artinya, bahwa
Pemilu tahun 2009. UU No. 2 Ta-
berada di posisi yang sama.
yang pro maupun yang kontra. Penulis berusaha tidak ada perbedaan antara kesetaraan bagi kita punya hak hun 2008 mengamanahkan pada dan pedesaan di mana mayoritas sebagai bagian integral dari hak
Bmenganalisa dengan mengacu pada beberapa tu- laki-laki maupun perempuan di yang sama dan kemudian berada parpol untuk menyertakan keter- perempuan hidup, politik kerap asasi manusia. Ini artinya, jika
lisan, pendapat ahli dan literature. dalam Islam. dalam pengambilan keputusan. wakilan perempuan minimal 30 dipersepsikan sebagai ruang pub- kita mengakui hak asasi manusia,
Perempuan memiliki makna Dalam Negara kita Indonesia persen dalam pendirian maupun lik yang tabu bagi perempuan. tidak ada alasan untuk kita tidak
Islam memandang bahwa ke- satu ayat pun yang melarang yang sangat penting di dunia jelas sekali peraturan yang men- kepengurusan di tingkat pusat. Politik juga kerap diidentikkan mengakui dan memfasilitasi hak
beradaan perempuan sebagai ba- perempuan untuk aktif di dalam politik untuk memberikan pema- gatur tentang hak perempuan Angka 30 persen ini didasarkan dengan kemandirian, kebebasan politik perempuan.
gian dari masyarakat menjadikan kegiatan perpolitikan termasuk haman dan menyatukan persepsi dalam berpolitik. Salah satunya, pada hasil penelitian PBB yang berpendapat dan agresivitas yang Kurniawati Hastuti Dewi
mereka juga memiliki kewajiban menjadi pemimpin tertinggi. tentang pentingnya pemban- aturan tentang kewajiban kuota menyatakan bahwa jumlah mini- umumnya lekat dengan citra dalam bukunya Indonesian Wom-
yang sama untuk mewujudkan Islam telah memberikan ruang gunan demokrasi yang sehat, 30 persen bagi caleg perempuan mum 30 persen memungkinkan maskulin. en and Local Politics menyebut-
kesadaran politik pada diri mere- pilihan bagi perempuan juga adil dan realistis. Perempuan adalah salah satu pencapaian terjadinya suatu perubahan dan Lebih dari itu, perempuan kan bahwa agenda mendesak
ka serta masyarakat umum. Akan laki-laki untuk menjalani peran- harus masuk ke dunia politik penting dalam perjalanan de- membawa dampak pada kualitas desa pada umumnya juga belum yang harus dilakukan untuk
tetapi pengertian politik dalam peran politik domestik maupun jika ingin hak-haknya terpenuhi. mokrasi Indonesia pasca refor- keputusan yang diambil dalam sepenuhnya memahami esensi mengakhiri praktik dominasi
konsep Islam tidak terbatasi pada publik, untuk menjadi cerdas dan Setiap keputusan itu ada di poli- masi. lembaga publik. demokrasi dan pentingnya pe- laki-laki dalam perpolitikan na-
masalah kekuasaan dan legislasi terampil. tik maka kalau perempuan mau Aturan tersebut tertuang Baik dalam agama Islam mau- milu sebagai salah satu sarana sional adalah membentuk sebuah
saja, melainkan meliputi peme- Islam tidak pernah dan tidak hak-haknya terpenuhi mereka dalam sejumlah UU, yakni UU pun dalam UU Negara RI jelas untuk membangun masa depan jejaring gerakan perempuan yang
liharaan seluruh umat manusia. akan memasung perempuan harus berada di dalam pengam- No. 31 Tahun 2002 tentang Partai sekali atas dukungan dan kesem- Indonesia yang adil, sejahtera. melibatkan berbagai elemen
Hak politik perempuan adalah untuk berkiprah dalam segala bilan keputusan itu, harus berada Politik, UU No. 12 Tahun 2003 patan untuk perempuan terjun Peminggiran peran perempuan masyarakat. Hal ini menjadi
hak ikut menangani masalah bidang kehidupan, termasuk di dalam politik yang ada, dan tentang Pemilihan Umum, UU kepolitik dan berpolitik, hanya dalam kontestasi perempuan penting mengingat selama ini
Negara baik secara langsung dalam bidang politik, sepan- masuk ke partai politik. No. 2 Tahun 2008 tentang Partai saja rendahnya partisipasi politik pada dasarnya merupakan peng- gerakan perempuan cenderung
maupun tidak langsung. Di jang tidak melanggar fi trahnya Peran perempuan dalam dunia Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 perempuan dilatari oleh adanya ingkaran terhadap nilai kema- terpecah-pecah oleh perbedaan
dalam Al-qur’an tidak ditemukan sebagai seorang perempuan politik sebagai salah satu bentuk tentang Pemilihan Umum Ang- pemahaman dikotomistik tentang nusiaan. isu dan wacana yang diangkat.
Di Balik Kandasnya Pembangunan Kilang Minyak

Penulis: Fahmy Radhi, pengamat ekonomi energi UGM dan mantan anggota Tim Antima a Migas

PRESIDEN Joko Widodo, ba- gram (RDMP), maupun pem- project management services. antara keduanya terkait value pembebasan lahan, masyara- pada Desember 2018. Bukan- pendent appraisal. Sedangkan
ru-baru ini, benar-benar murka bangunan kilang minyak baru Investasi untuk proyek RDMP asset, sehingga mustahil proyek kat setempat melayangkan gu- nya mengimplementasi FWA, dengan OOG, Pertamina sebai-
dengan progres pembangunan atau grass root refi nery (GRR). Cilacap ditaksir mencapai US$5 RDMP Cilacap dapat direalisasi- gatan ke Mahkamah Agung atas di penghujung 2019 Direktur knya memperpanjang berlaku-
kilang minyak yang tak kunjung Namun, setiap kali kedua upaya miliar. Dengan investasi terse- kan pada akhir 2019. keputusan pembebasan lahan Utama Pertamina Nicke Widy- nya FWA untuk memberikan
direalisasikan. Kemurkaan Pres- itu dilakukan selalu saja mun- but, kapasitas kilang Cilacap Dengan alasan yang berbeda, miliknya. Gugatan itu menye- awati tiba-tiba mengumumkan kesempatan kedua belah pihak
iden Jokowi sangat beralasan, cul hambatan sistemik untuk diharapkan meningkat hingga pembangunan Kilang Pertamina babkan realisasi proyek kilang untuk mencari mitra baru dalam memenuhi kesepakatan FWA
lantaran lebih 30 tahun terakhir, merealisasikan, hingga kandas mencapai 400 ribu barel per GRR Tuban, kerja sama antara Tuban juga terancam kandas. mengerjakan proyek NGRR ditetapkan.
Pertamina tidak berhasil mem- di tengah jalan. Bebarapa inves- hari, dengan produk spesifi kasi Pertamina dan perusahaan Ru- Mirip dengan kilang Cilacap Bontang, tanpa menyebut alasan Kalau ketiga kilang minyak
bangun kilang sama sekali. Di tor sudah menyatakan komit- Euro V, petrokimia dasar (basic sia, Rosneft Oil Company, juga dan Tuban, pembangunan yang jelas dalam penggantian itu, yaitu RDMP Cilacap, GRR
sisi lain, proses pembangunan men investasi yang dituangkan petrochemical), dan base oil terancam kandas. Untuk men- Kilang Bontang juga terkatung- mitra itu. Tuban, dan Bontang benar-benar
kilang minyak yang sedang di- dalam Frame Work Agreement untuk pelumas. goperasikan Kilang Tuban su- katung, yang berpotensi kem- Belakangan, Menteri Koordi- kembali kandas, ini semakin
upayakan oleh Pertamina malah (FWA) lagi-lagi selalu kandas. Pertamina dan Saudi Aramco dah dibentuk perusahaan joint bali kandas. Dalam proyek nator Bidang Kemaritiman dan menguatkan indikasi ada tan-
berpotensi kembali kandas. sudah membentuk perusahaan venture PT Pertamina Rosneft itu, Pertamina telah bekerja Investasi Luhut Binsar Pand- gan-tangan mafia migas yang
Padahal kilang yang diop- Paling tidak masih ada tiga patungan sejak 22 Desember Pengolahan dan Petrokimia (PT sama dengan perusahaan migas jaitan juga memberikan sinyal bermain. Mengapa? Karena
erasikan Pertamina selama ini investor yang sudah bertahun- 2016, Pertamina memegang PRPP). Kilang Tuban nantinya asal Oman, OOG. Biaya pem- bahwa pembangunan Kilang kandasnya pembangunan ketiga
merupakan kilang-kilang yang tahun melakukan perundin- saham sebesar 55 persen dan akan menghasilkan 30 juta liter bangunan kilang ditanggung Bontang akan melibatkan inves- kilang minyak itu akan mening-
sudah tua-renta. Bahkan kilang gan dengan Pertamina untuk Saudi Aramco sebesar 45 persen. BBM per hari untuk jenis gaso- sepenuhnya oleh OOG, semen- tor baru dari Uni Emirat Arab, katkan impor migas dalam jum-
yang dibangun pada zaman Pen- pengembangan proyek RDMP Namun, proyek RDMP Cilacap, line dan diesel. Selain itu, Kilang tara Pertamina memperoleh Abu Dhabi National Oil Com- lah besar, yang menjadi sasaran
jajah Belanda masih digunakan, dan GRR. Namun, hingga kini yang ditargetkan selesai pada Tuban juga akan menghasilkan golden share 10 persen sekal- pany (Adnoc) dan Mubadala, bagi mafi a migas berburu rente.
antara lain: kilang Balikpapan belum juga berhasil direalisa- Desember 2019 ini, masih ter- 4 juta liter avtur per hari serta igus sebagai off taker beberapa yang akan menggantikan OOG Tidak bisa dihindari, pen-
(1894) dan Kilang Plaju (1903). sikan, bahkan ketiga proyek ganjal dengan perbedaan valuasi produksi petrokimia sebesar produk yang dihasilkan. Total asal Oman. ingkatan impor Migas akan
Sedangkan kilang minyak yang kilang itu terancam kembali asset. 4.25 juta ton per tahun. nilai investasi untuk proyek ini Sesungguhnya, ketimbang semakin membengkakan defi sit
dibangun Pertamina umumnya kandas. Ketiga investor itu ialah Padahal pada perundingan Pertamina dan Rosneft sudah diperkirakan sebesar Rp197,58 mencari partner baru, yang ha- neraca migas, sehingga makin
juga sudah relatif tua, di an- Aramco Saudi Arabia, Rosneft terkahir di sela-sela pertemuan menandatangani perjanjian triliun, dengan kilang minyak rus mulai perundingan dari awal memperbesar defisit neraca
taranya Kilang Dumai (1971), Oil Company Rusia, dan Over- G20 di Jepang antara Pertamina proyek ini di Moskow, Rusia, berkapasitas 300 ribu barel per lagi dan membutuhkan waktu perdagangan. Namun, Presiden
Kilang Cilacap (1976), serta seas Oil and Gas (OOG) Oman. dengan Saudi Aramco telah dis- tetapi proyek itu masih ter- hari produk Euro-5 dan Petro- lebih panjang, akan lebih tepat Jokowi kali ini akan ‘meng-
Kilang Kasim (1997). Pada Mei 2016, Pertamina epakati penunjukan tim penilai kendala dalam pembebasan kimia, diharapkan proyek ini bagi Pertamina untuk membuka gigit’ mafi a migas, yang dengan
Bukannya tidak ada upaya dan Saudi Aramco telah menan- independen untuk melakukan lahan. Dari total 849 ha yang bisa mulai beroperasi pada 2025. kembali perundingan dengan sengaja menghalangi upaya
Pertamina sama sekali untuk datangani perjanjian untuk proses valuasi aset yang akan dibutuhkan, baru 349 hektare Untuk merealisasikan Proyek mitra existing. Dengan Saudi pemerintah dalam menekan
pengembangan existing kilang melanjutkan tahapan proyek digunakan sebagai dasar per- yang sudah dibebaskan, sisanya Kilang Bontang, Petamina dan Aramco, perundingan diarah- impor migas, termasuk yang
minyak dalam proyek Refi ning RDMP di Cilacap melalui pene- hitungan. Namun, masih saja 500 hektare masih dalam tahap OOG sudah menandatangani kan untuk menyepakati valuasi mengandaskan pembangunan
Development Master-plan Pro- tapan kontrak engineering and muncul perbedaan penilaian pembebasan. Di tengah proses Frame Work Agreement (FWA) aset berdasarkan penilaian inde- kilang minyak.(X-12)

Menera Kebejatan Korupsi

Penulis: Arif Susanto Analis politik Exposit Strategic, Pegiat Lingkaran Jakarta

KECENDERUNGAN pen- sebagai suatu tindakan imoral. rupsi mengabarkan erosi kapa- dan sulit untuk dikuantifikasi. mestinya tidak boleh kendur terutama karena daya negara putusan; tapi negara perlu
gurangan hukuman bagi para Laura Underkuffler (2013) bilitas negara menghadapi Melenggang tanpa hukuman, oleh hambatan apa pun. telah dihantam secara sistema- menempatkan kerugian publik
koruptor, termasuk lewat pu- menunjukkan bahwa mema- kejahatan yang keji sekaligus Soeharto meninggalkan Indo- Sementara itu, korupsi poli- tis oleh kekuasaan yang diberi sebagai hal paling pokok untuk
tusan kasasi dan peninjauan hami korupsi dalam kerangka sistematis tersebut. Di dalam- nesia yang rusak. tik meningkat sejak Januari mandat untuk merawatnya. ditakar.
kembali oleh Mahkamah Agung gagasan moral mampu menang- nya, kepentingan publik men- Rezim-rezim korup menjadi 2019 ketika Mahkamah Agung Perspektif moral semacam ini Minus transparansi dan
sungguh memprihatinkan. Se- kap lebih tepat kebejatan dan jadi tawanan yang tunduk pada jauh lebih rentan karena daya memberikan pengurangan hu- membantu hukum untuk dapat kontrol publik serta tindakan
bagai tindakan ilegal sekaligus kejahatan yang diidap korupsi. pemenuhan kepentingan sepi- kekuasaan mereka akan me- kuman kepada sembilan terpi- berdiri lebih tegas dan adil kekuasaan itu menjadi sulit
imoral, kejahatan korupsi men- Tindak pidana tersebut memi- hak sang koruptor dan mereka lemah dari dalam. Kehilangan dana korupsi melalui berbagai menghadapi kejahatan luar untuk dirasionalisasi. Dengan
gandung kebejatan luar biasa liki kekuatan untuk membuat yang diuntungkan olehnya. basis legitimasi, hasil pemban- putusan peninjauan kembali. biasa korupsi. begitu, ia juga sulit untuk di-
karena mengeklusi publik dan bukan hanya individu sang Kerugian publik terdampak gunan ekonomi, bahkan tidak Dalam kasus korupsi berlainan, Lebih lanjut, dalam konteks pertanggungjawabkan. Dalam
membusukkan tatanan poli- koruptor, melainkan pula suatu korupsi bahkan tidak pernah mampu menyelamatkan mer- putusan kasasi MA juga mem- demokrasi, korupsi politik juga tafsir tersebut, pengambilan
tik. Alih-alih membiarkan diri sistem politik menjadi berkarat, mampu dipulihkan sekadar eka dari tekanan publik hingga bebaskan Syafruddin Arsyad patut dimengerti sebagai suatu putusan dan kebijakan yang
menjadi sandera para korup- menyimpang, dan membusuk. oleh pemidanaan yang berakhir akhirnya terjungkal. Demokrasi Temenggung dan mengurangi kebejatan yang mengkhianati melawan kepentingan publik,
tor, negara perlu menegaskan Dampak merusak korupsi vonis hukuman denda, kurun- tanpa korupsi, pada akhirnya hukuman Idrus Marham. daulat rakyat. Mark Warren sebagaimana penyelewengan
komitmen pada agenda an- jauh lebih luas jika dibanding- gan, atau bahkan eksekusi menjadi kebutuhan bersama Media Indonesia, pada Rabu (dalam Heywood, 2015) meng- uang negara ialah bagian in-
tikorupsi. kan dengan kejahatan-kejahat- mati. Lebih daripada sekadar pemerintahan kuat dan publik (4/12), menyebut bahwa pengu- ingatkan bahwa korupsi politik heren kekuasaan koruptif.
an nonluar biasa dan meng- kehilangan kesempatan pem- berdaya. rangan hukuman bagi koruptor bekerja lewat jalan eksklusi; ia Akhirnya, negara perlu
Ilegal dan imoral hunjamkan radang pada gaga- bangunan, korupsi merampas tersebut jauh dari rasa keadilan menjauhkan publik dari kontrol menegaskan komitmen pada
Apa yang mula-mula mem- san tentang kebaikan bersama hak generasional warga negara Komitmen antikorupsi dan melemahkan semangat kekuasaan sekaligus menyalah- agenda pemberantasan ko-
buat korupsi patut dipandang dalam kehidupan bernegara. untuk dapat hidup layak dalam Sebagai tindakan ilegal seka- pemberantasan korupsi, bah- gunakannya untuk keuntungan rupsi bukan terutama melalui
sebagai musuh bersama bukan- Watak buruk penggerogotan suatu tatanan sosial. ligus imoral dengan daya rusak kan dapat menjatuhkan citra sepihak. retorika politik, melainkan
lah karena ia merupakan suatu kelembagaan ini meletakkan Transparency International tiada tepermanai, korupsi telah MA. Hal ini terkesan memberi Kedua hal di atas layak untuk dengan bersungguh-sungguh
pelanggaran hukum. Hukum korupsi sebagai suatu ancaman mengidentifikasi Soeharto seb- menjadi penghalang serius pukulan telak pada komitmen diletakkan sebagai prioritas menjalankan transparansi dan
memang mengatur larangan serius bagi keberlangsungan agai salah satu koruptor terkaya dalam kemajuan Indonesia. negara, seperti diuarkan dalam pertimbangan untuk menera penegakan hukum. Tanpa itu,
dan sanksi bagi suatu tindakan komunitas politik. Karenanya, di dunia dengan harta hasil Berdekade lamanya berkutat berbagai pidato untuk member- putusan-putusan terkait pidana negara bahkan dapat menjadi
yang merugikan keuangan atau ia tidak bermoral. menjarah sekitar US$15-US$35 dengan problem yang sama, antas korupsi hingga ke akarnya. korupsi. Negara, terutama lem- sandera para koruptor yang
perekonomian negara yang Persistensi korupsi dan ma- miliar. Namun, dampak buruk kita tak kunjung mampu keluar Bukan semata problem legal, baga peradilan, tidak boleh mengintervensi putusan mau-
menjadikannya ilegal. Akan jalnya lembaga-lembaga yang kejahatan Soeharto tersebut, dari belitan kejahatan tersebut. penggunaan kerangka mo- gegabah menyebut alasan- pun kebijakan yang dihasilkan
tetapi, korupsi mesti dilihat menangani tindak pidana ko- bahkan dirasakan hingga kini Agenda pemberantasan korupsi ralitas menjadi suatu kebutuhan alasan subjektif sebagai dasar lembaga-lembaga publik.

PALANGKA POSTALANGKA POST
P Redaktur Pelaksana : Agustinus Djatta, Redaktur : M Jaini, Rickover Lantera, Seventin Gustapatmi, Rangga Andika, Assisten Redaktur : Osten Siallagan. Reporter
di Palangka Raya : Wahyudi Hendra, M Habibi, Ferry Santoso, Arianata, Dewi Kencana Wati, Bella Romadhani, Adik Sigit Permana, M Ridwan Noor.
Koresponden, Nanga Bulik : Heriyadi, Sukamara : Fahriansyah, Sampit : HM Baderi (Ka Biro), Sumiati, Na ri, Kuala Pembuang : Untung Wahyudi, Fredy
Mansyur Huda, Kasongan : Khairul Saleh, Kuala Kurun : Anthoneal, Pulang Pisau : Asprianta, Muara Teweh : Agus Siddik, Puruk Cahu : Trisno, Buntok : Shinta,
Alamat : Jalan G Obos Nomor 30 kav 1-2 Palangka Raya Tamiang Layang : - , Kuala Kapuas : Bhakti Lapro Giadi, Sri Hayati, Pangkalan Bun : -
Penerbit : PT Media Palangka Pambelum
Terbit Pertama : 15 November 2001 Manager Produksi : Junaidi E endi, Operator Cetak : Ari Hartanto, Yunus Y Ikat, Kodrat P Aji, Tunes, Montas : -, Pra Cetak : Agung Priantoko, Ridwan Ismail,
SK Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor C-15977HT/01.01 tanggal 24 Desember 2001 Andriansyah, Gabriella Ois Meysiana.
Manager Keuangan & Akuntansi : -, Kabag Keuangan : -, Koordinator Sales & Marketing : Windraty Embang, Marketing Iklan Jakarta : Maya. Rahmad
Dewan Redaksi : Ediya Moralia, M Harris Sadikin, Pariyanto (08514680512), Account Executive : Meilisa Bela, Bagian Umum : Sigit Yadie Cahyo, HRD :-.
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : M Harris Sadikin
Pemimpin Perusahaan : Revy Apriani Agen : Palangka Raya : Fathir Agency (0536-322203), Anang Sukri Agency (081329051738), Kumala Agency (082156411182), Pangkalan Bun : Agency Ijai
Kabag Litbang : Hairil Supriadi (08125092246, Pagatan : Agency Syahrian (082153037502).
Ombudsman : - Percetakan : PT Media Palangka Pambelum
Alamat : Jalan G Obos Nomor 30 kav 1-2 Palangka Raya (Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan)