Page 102 - SPESIFIKASI UMUM 2018 DIRJEN BINA MARGA - PUPR

SPESIFIKASI UMUM 2018 (Revisi 2)

yang telah tersedia pada saat Rapat Persiapan Pelaksanaan (Pre Construction
Meeting, PCM) untuk dilakukan pembahasan bersama Wakil Pengguna Jasa
dan Pengawas Pekerjaan. Penyedia Jasa juga diwajibkan untuk menyiapkan
sendiri semua persyaratan Izin Lingkungan yang berkaitan dengan aktivitas
mereka di semua lokasi kegiatan seperti Quarry, AMP (Asphalt Mixing Plant,
CBP (ConcreteBatching Plant), Base Camp, sesuai persyaratan, dan
melampirkan salinan izin lingkungan tersebut saat Rapat Persiapan
Pelaksanaan (PCM) dan Laporan Pelaksanaan RKPPL. Bentuk RKPPL
sebagaimana ditunjukkan dalam Lampiran 1.17 Spesifikasi ini.

g) Berdasarkan RKPPL tersebut, Pengawas Pekerjaan harus melakukan
pemantauan sesuai periode yang ditentukan dalam Dokumen Lingkungan,
SKKLH, dan/atau Izin Lingkungan dari setiap lokasi kegiatan dilapangan,
lokasi AMP atau CBP, lokasi quarry, dan lokasi basecamp termasuk jalan akses
terkait tindak lanjut penanganan pengelolaan lingkungan.

h) Penyedia Jasa harus melaksanakan pengambilan sampel sesuai dengan
ketentuan dalam dokumen lingkungan, SKKLH, dan/atau Izin Lingkungan.Jika
ketentuan pengambilan sampel tidak diatur dalam dokumen lingkungan,
SKKLH dan/atau Izin Lingkungan, maka Penyedia Jasa harus tetap
melaksanakan pengambilan sampel kualitas air, kualitas udara ambien,
kebisingan dan/atau getaran.

i) Titik lokasi pengambilan sampel harus mewakili keberadaan kegiatan di sekitar
lokasi kegiatan, pengambilan sampel dapat diambil 3 sampai 6 titik untuk
pekerjaan jalan dan/atau jembatan yang termasuk pada kegiatan wajib memiliki
dokumen lingkungan (Amdal atau UKL-UPL atau DELH atau DPLH), atau
ditentukan oleh instansi lingkungan hidup yang berwenang. Pengambilan
sampel diambil pada saat sebelum, saat konstruksi berjalan, dan setelah
konstruksi selesai.

j) Kriteria lokasi pengambilan sampel harus mengikuti ketentuan yang ada di
dalam dokumen lingkungan, SKKLH, dan/atau Izin Lingkungan. Titik lokasi
pengambilan sampel pada umumnya mewakili keberadaan kegiatan di sekitar
lokasi kegiatan antara lain permukiman, fasilitas umum (sekolah, puskesmas,
pasar, rumah sakit), sumber mata air, air permukaan (sungai, danau), yang
berdekatan dan/atau dilintasi kegiatan, sumber bahan (quarry), kegiatan
budidaya (hutan, sawah, kebun dan sebagainya) dan lokasi basecamp.

k) Atas perintah/pendelegasian tugas dari Pengguna Jasa, maka Pengawas
Pekerjaan wajib menyampaikan pelaporan pelaksanaan Rencana Pengelolaan
Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) sebagaimana
yang tercantum Dokumen Lingkungan setingkat Amdal atau DELH, atau
pelaporan pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya
Pemantauan Lingkungan (UPL) sebagaimana yang tercantum pada Dokumen
Lingkungan setingkat UKL-UPL atau DPLH, dan/atau Surat Keputusan
Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH), dan/atau Izin Lingkungan untuk
diteruskan oleh Pengguna Jasa kepada instansi lingkungan hidup sesuai dengan
periode yang ditetapkan pada Dokumen Lingkungan, Surat Keputusan
Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) dan/atau Izin Lingkungan
menggunakan format yang ditetapkan oleh instansi lingkungan hidup sesuai
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 45
Tahun 2005 atau perubahannya (jika ada) tentang Pedoman Penyusunan
Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan
Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) atau peraturan perundangan

1 - 78