Page 113 - SPESIFIKASI UMUM 2018 DIRJEN BINA MARGA - PUPR
P. 113
SPESIFIKASI UMUM 2018 (Revisi 2)
d) Format dan metode pelaporan internal diatur sesuai dengan yang tercantum
pada Spesifikasi ini. Sedangkan, format dan metode pelaporan eksternal kepada
instansi lingkungan hidup mengikuti peraturan dan ketentuan yang ditetapkan
oleh instansi lingkungan hidup sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan
Hidup Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 atau perubahannya (jika ada)
Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan
Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan/atau
peraturan perundangan terkait lainnya.
2) Pengajuan
Laporan Draft Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL) dari
Penyedia Jasa harus diserahkan pada saat Rapat Persiapan Pelaksanaan (Pre
Construction Meeting, PCM) untuk dilakukan pembahasan dan mendapat persetujuan
dari Wakil Pengguna Jasa atau Pengawas Pekerjaan. Selanjutnya RKPPL yang telah
disetujui tersebut dilakukan monitoring setiap bulan terhadap kemajuan pekerjaan dan
tindak lanjut penanganan pengelolaan lingkungan. Format Rencana Kerja Pengelolaan
dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL) terlampir dalam Lampiran 1.17 Spesifikasi ini.
Penyedia Jasa dalam penyiapan RKPPL harus memenuhi ketentuan berikut:
a) RKPPLharus disiapkan sesuai ketentuan dalam spesifikasi ini dan lingkup
kegiatan sesuai kontrak.
b) RKPPL harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang memadai dan
lengkap serta substansial sesuai lokasi kegiatan, potensi dampak yang
ditimbulkan dan tindak lanjut pengelolaan lingkungan sebagai data pendukung
untuk mengesahkan permohonan pembayaran dalam waktu yang ditetapkan
sesuai dengan Pasal-pasal yang relevan dari Syarat-syarat Umum/Khusus
Kontrak dan Spesifikasi ini.
c) Salinan RKPPL termasuk dokumen pendukung diserahkan kepada Pengguna
Jasa atau Pengawas Pekerjaan yang akan digunakan sebagai pedoman
pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam pelaksanaan kegiatan setiap
bulan.
d) Konsep laporan pelaksanaan RKL-RPL atau UKL-UPL harus disampaikan
oleh Penyedia Jasa kepada Pengawas Pekerjaan setidaknya 2 (dua) minggu
sebelum jatuh tempo pelaporan sebagaimana yang ditetapkan pada Surat
Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) dan/atau Izin Lingkungan
untuk mendapatkan persetujuan dari Wakil Pengguna Jasa selaku pemegang
Izin Lingkungan. Pelaporan yang sudah disetujui harus diteruskan oleh Wakil
Pengguna Jasa selaku pemegang Izin Lingkungan kepada instansi lingkungan
hidup.
3) Waktu
a) Pelaporan internal (RKPPL) dilakukan dengan frekuensi bulanan sedangkan
frekuensi pelaporan eksternal (Laporan Pelaksanaan RKL-RPL atau UKL-
UPL) kepada instansi lingkungan hidup dilakukan setiap 6 bulan sekali atau
sesuai dengan periode yang tercantum pada Dokumen Lingkungan, SKKLH
dan/atau Izin Lingkungan.
b) Setiap Laporan Bulanan Rencana Kerja Pengelolaaan dan Pemantauan
Lingkungan (RKPPL) harus diberi tanggal akhir dari bulan kalender yang
1 - 89