Page 110 - SPESIFIKASI UMUM 2018 DIRJEN BINA MARGA - PUPR
P. 110
SPESIFIKASI UMUM 2018 (Revisi 2)
bahan tersebut dan meratakannya sedemikian hingga dapat diterima oleh
Pengawas Pekerjaan.
9) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)
a) Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) yang dihasilkan dari
kegiatan konstruksi (misalnya oli bekas, kain majun bekas/terkontaminasi B3,
lampu bekas, baterai bekas, sisa kemasan bekas/terkontaminasi B3 dan
sebagainya) harus sesuai dengan ketentuan dan perizinan terkait pengelolaan
Limbah B3.
b) Limbah B3 yang dihasilkan selama kegiatan konstruksi harus disimpan dalam
Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) LB3 dengan spesifikasi yang
memenuhi persyaratan perizinan terkait LB3 yang berlaku dan dikeluarkan oleh
instansi lingkungan hidup yang berwenang.
10) Dampak terhadap Daerah Sensitif
Ketentuan-ketentuan berikut di daerah sensitif, harus berlaku:
a) Khusus kegiatan pelaksanaan pekerjaan, pada ruas jalan dan/atau jembatan
yang masuk daerah sensitif maka Pengawas Pekerjaan harus berkoordinasi
dengan lembaga/instansi terkait dalam rangka mendapatkan informasi yang
dibutuhkan seperti keberadaan, habitat, jenis serta koridor satwa liar. Dalam
pelaksanaan pekerjaan harus menghindari zona inti/koridor satwa liar
b) Untuk semua tempat pengambilan bahan (quarry) dan sumber bahan lainnya
(yang dimiliki oleh Penyedia Jasa atau pihak lain) Penyedia Jasa harus
menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan lokasi sumber bahan yang terinci
sesuai dengan Pasal 1.11.1.3) dari Seksi 1.11 Bahan dan Penyimpanan. Penyedia
Jasa juga harus menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan suatu denah rute
pengangkutan sesuai dengan Pasal 1.5.2.1) dari Seksi 1.5 Transportasi dan
Penanganan yang menjelaskan rute yang dilewati oleh pengangkutan bahan dari
lokasi sumber bahan.
c) Penyedia Jasa harus mempunyai surat pernyataan/ persetujuan dari instansi
pemerintah yang berwenang bahwa lokasi dan kegiatan sumber bahan, dan rute
kegiatan pengangkutan yang dilakukan dapat diterima sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku dan tidak mengganggu lingkungan dan
sosial masyarakat.
d) Semua tempat pengambilan bahan (quarry) yang digunakan harus mendapat izin
dari instansi Pemerintah yang berwenang.
e) Pengambilan bahan (quarry) pada daerah sensitif yang dilindungi secara resmi
tidak diperkenankan.
f) Penyedia Jasa harus memastikan bahwa basecamp yang digunakan tidak
berdampak lingkungan serta tidak mengganggu sosial masyarakat secara umum.
g) Sesuai dengan praktek pengembangan hutan yang berkelanjutan, semua bahan
kayu untuk turap, tiang pancang pemikul beban, cerucuk, harus dibeli dari
Penyedia yang sah (tidak berasal dari penebangan liar). Surat Keterangan Sahnya
Hasil Hutan (SKSHH) yang menyatakan keabsahan dari bahan yang diambil
harus dilampirkan dalam dokumen pembelian dan diserahkan kepada Pengawas
Pekerjaan.
1 - 86
