Page 911 - SPESIFIKASI UMUM 2018 DIRJEN BINA MARGA - PUPR

SPESIFIKASI UMUM 2018 (Revisi 2)

b) Inspeksi Formal

Inspeksi formal adalah inspeksi yang dijadwalkan oleh Pengawas Pekerjaan
mengacu pada jadwal inspeksi tingkat layanan yang disusun oleh Manajer
Kendali Mutu (Quality Control Manager, QCM) Penyedia Jasa. Inspeksi formal
dilaksanakan setiap akan melakukan pengajuan tagihan pembayaran. Inspeksi
formal dilaksanakan secara bersama-sama antara Penyedia Jasa, dan Pengawas
Pekerjaan. Tujuan utama inspeksi formal adalah agar Pengawas Pekerjaan
dapat memverifikasi data pendukung dalam pengajuan pembayaran dan untuk
memberikan persetujuan atas Sertifikat Pembayaran Bulanan (Monthly
Certificate).

Data pemenuhan Tingkat Layanan Jalan serta kemajuan pemenuhan tingkat
layanan terakhir yang mendukung pengajuan pembayaran harus didasarkan
pada Laporan Mingguan yang sudah terverifikasi melalui Berita Acara
Verifikasi.

Verifikasi Laporan Mingguan harus mencakup rincian penggunaan tenaga kerja
untuk pemeliharaan kinerja yang dilaksanakan dengan cara padat karya serta
tanda bukti pembayaran upah tenaga kerja mingguan yang besarnya tidak boleh
kurang dari nilai UMR (Upah Minimum Regional).

Berita Acara Hasil Verifikasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar
perhitungan pemotongan pembayaran prestasi pekerjaan sebagai konsekuensi
dari keterlambatan pemenuhan tingkat layanan jalan..

3) Sanksi Keterlambatan Pemenuhan Tingkat Layanan Jalan

Untuk setiap kegagalan pemenuhan tingkat layanan jalan yang disyaratkan dalam Tabel
10.1.4.1) di atas, maka Penyedia Jasa harus telah menyelesaikan tindakan-tindakan
yang diperlukan untuk memperbaiki penyebab kegagalan pemenuhan Indikator Kinerja
Jalan berdasarkan waktu tanggap perbaikan yang ditetapkan.

Jika dalam batas waktu tanggap perbaikan sebagaimana yang ditetapkan di atas,
Penyedia Jasa belum dapat memperbaiki penyebab kegagalan pemenuhan Indikator
Kinerja Jalan, maka Penyedia Jasa dikenakan sanksi finansial berupa pemotongan
pembayaran akibat keterlambatan pemenuhan tingkat layanan jalan dengan rumusan
sebagai berikut:

D = 0,01 x H x x Nlp

di mana:
D = Besarnya pemotongan pembayaran dalam rupiah.
H = Jumlah hari keterlambatan perbaikan pemenuhan tingkat layanan jalan,
berdasarkan hasil inspeksi lapangan.
Pjc = Panjang jalan yang cacat (tidak memenuhi indikator kinerja) dalam segmen
jalan yang ditetapkan (panjang segmen minimal 100 meter).
Pjl = Panjang jalan dalam kontrak berdasarkan lingkup pekerjaan.
Nlp = Nilai lingkup pekerjaan dalam kontrak.

10 - 18