Page 6 - PEDOMAN RDA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Katalog merupakan alat bantu penelusuran informasi di perpustakaan. Proses
pengatalogan tidak terlepas dari sejumlah aturan dan pedoman dalam pembuatannya.
Selama ini kita mengenal AACR2 (Anglo American Cataloguing Rules 2) sebagai
standar pengatalogan bahan perpustakaan. Namun seiring dengan perkembangan
teknologi dan informasi, AACR2 dirasa tidak mampu lagi merepresentasikan isi dari
bahan perpustakaan jenis digital. Kemunculan RDA (Resource Description and Access)
didorong oleh adanya fakta banyaknya koleksi perpustakaan yang berbentuk digital
yang membuat hubungan antara pustakawan dan pemustaka menjadi semakin penting.
RDA dibangun diatas dasar fondasi AACR2 dan menjadi standar baru pendeskripsian
dan akses semua jenis konten dan media. RDA bertujuan membantu pemustaka dalam
mencari, mengidentifikasi, memilih dan mendapatkan informasi yang diinginkan.

RDA memiliki kelebihan dibanding AACR2, yaitu :

1. Struktur dan penekanan baru pada koleksi, tidak lagi pada jenis koleksi tapi lebih
pada isi intelektual koleksi
2. Dirancang sesuai dengan perkembangan dunia digital sumber daya bermacam
karakteristik, dan memberikan panduan lebih terutama dalam data tajuk kendali
3. Fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perkembangan masa depan
4. RDA kompatibel dengan berbagai skema metadata, seperti MODS, Dublin Core,
ONIX dan MARC, sehingga memungkinkan pertukaran data bibliografi katalog
antar perpustakaan dan dapat diintegrasikan antar metadata yang berlainan.
5. RDA memfasilitasi pengelompokan pencatatan data bibliografi untuk edisi yang
berbeda, terjemahan atau format berbeda, dan lebih berorientasi kepada
pemustaka.
6. RDA menggunakan pemanfaatan model FRBR (Functional Requirements for
Bibliographical Record) secara keseluruhan.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan pedoman pengolahan bahan perpustakaan adalah :
1. Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan
2. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI No. 3 Tahun 2001 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 tahun 2007 tentang pembagian
urusan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi, dan pemerintahan
daerah kabupaten/kota

1