Page 21 - Kelas_07_SMP_PPKn_Siswa_Neat
P. 21

B.   Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara


                      Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II membuka kesempatan bagi
                   bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia atas
                   dasar prakarsa bangsa Indonesia sendiri. Pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI
                   dibubarkan oleh Jepang. Sebagai gantinya dibentuklah Panitia Persiapan
                   Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang beranggotakan 21 orang. PPKI diketuai
                   oleh Ir. Soekarno dan wakilnya Drs. Moh. Hatta. PPKI yang dibentuk oleh Jepang
                   kemudian ditambah anggotanya menjadi 27 orang. Perubahan keanggotaan
                   PPKI memiliki nilai strategis karena PPKI murni dibentuk bangsa Indonesia
                   untuk mempersiapkan kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
                   kesan bahwa PPKI bentukan Jepang hilang. Coba kalian cari informasi lebih
                   lanjut siapa saja anggota PPKI, dari mana asal mereka, apakah keanggotaan PPKI
                   mencerminkan keterwakilan rakyat Indonesia ?

                      Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan
                   kemerdekaannya ke seluruh dunia. Keesokan harinya, tanggal 18 Agustus
                   1945 PPKI melaksanakan sidang. Hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945
                   menetapkan 3 (tiga) hal:

                   1.  Menetapkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
                   2.  Memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Ir Soekarno dan Moh  Hatta.
                   3.  Membentuk sebuah Komite Nasional, untuk membantu Presiden.

                      Salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang
                   Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dalam Pembukaan Alinea
                   IV mencantumkan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Perubahan penting
                   dalam sidang ini yaitu perubahan rumusan dasar negara yang telah disepakati
                   dalam Piagam Jakarta.yaitu  tujuh kata setelah Ke-Tuhanan, yang semula
                   berbunyi “Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi
                   pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.

                      Dalam Sidang PPKI tersebut, Moh. Hatta menyatakan, bahwa masyarakat
                   Indonesia  Timur  mengusulkan untuk menghilangkan tujuh kata  dalam
                   Piagam Jakarta, yaitu “... dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi
                   pemeluk-pemeluknya ...”. Usulan tersebut disampaikan sebagai masukan
                   sebelum sidang yang disampaikan oleh seorang opsir Jepang yang bertugas
                   di Indonesia Timur, yang bernama Nishijama. Dengan jiwa kebangsaan, para
                   pendiri negara menyepakati perubahan Piagam Jakarta. Dengan demikian, sila
                   pertama Pancasila menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.







                                                     Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  11
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25