Page 24 - LAPTAH PA KLUNGKUNG 2016
P. 24
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Klungkung Tahun 2016
pimpinan imam sebagai penghulu syara’ dalam sebuah “lembaga syari’ah”.
Dalam perkembangan interaksi sosial selanjutnya jika terdapat masalah-masalah
hukum keagamaan diantara mereka penyelesaiannya dengan cara bertahkim
(menundukkan diri kepada seseorang yang mempunyai otoritas menyelesaikan
masaIah hukum) dengan membawa ke “lembaga syari’ah”, dimana para
imam/penghulu syara’ inilah yang mempunyai peran memberikan fatwa dan
menyelesaikan sengketa diantara umat islam termasuk didalamnya adalah perkara
perkawinan seperti talak, cerai, rujuk, perkara waris dan sebagainya.
Seiring dengan perkembangan kebijakan Pemerintah pada saat itu dengan
dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1957 Tentang
Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah di Luar Jawa dan Madura
maka dibentuklan Pengadilan Agama Denpasar, yang kemudian menjadi cikal bakal
berdirinya beberapa Pengadilan Agama di wilayah Bali. Karena wilayah hukum
Pengadilan Agama Denpasar pada saat itu meliputi seluruh wilayah Kabupaten di
Bali termasuk Klungkung, yang pelaksanaannya dengan melakukan sidang keliling
jika terdapat perkara di wilayah tersebut, sedangkan di Klungkung sendiri pada tahun
1983/1984 pernah diadakan sebanyak 6 (enam) kali sidang keliling.
Pada tahun 1982 keluarlah Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 95 Tahun
1982 Tentang Pembentukan 5 Cabang Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah
Propinsi dan 2 Pengadilan Agama serta 32 Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah,
dengan KMA tersebut 3 tahun kemudian pada 1985 Pengadilan Agama Klungkung
secara resmi terbentuk, dengan wilayah hukum (yurisdiksi) meliputi 4 (empat)
Kecamatan, 3 di daratan dan 1 di kepulauan, yaitu Kecamatan Klungkung,
Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Dawan dan Kecamatan Nusa Penida.
Meskipun dengan fasilitas dan sumber daya manusia yang sangat terbatas, karena
gedung yang kecil dan sederhana serta beberapa orang tenaga teknis sehingga dalam
pelaksanaan persidangan dibantu oleh tenaga hakim honorer dari para Kyai, pegawai
Departemen Agama dan tokoh masyarakat, seperti KH. Saiduddin, KH. Usman,
Moh. Hanif, S.M.Hk, Abdul Aziz, B.A. dan Moh. Yusuf Raswani, S.H.
Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Klungkung pada saat itu akan dapat
melaksanakan fungsi dan tugas Badan Kehakiman dalam wilayah hukum Kabupaten
Klungkung terutama untuk menjawab kebutuhan masyarakat Islam di Klungkung
BAB I Pendahuluan| 15