Page 82 - LAPTAH PA KLUNGKUNG 2016
P. 82
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Klungkung Tahun 2016
BAB IV
PENGAWASAN
Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, dimana pengawasan dianggap
sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada
pihak di bawahnya. Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai
tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Dari segi manajerial, pengawasan
mengandung makna pula sebagai : “Pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan
unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang
sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan”.
Pemeriksaan/Pengawasan dilaksanakan guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 53 ayat
(2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan bahwa Ketua Pengadilan
Tinggi Agama di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya
Peradilan di tingkat pertama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan
seksama dan sewajarnya. Ketentuan pengawasan juga telah diatur dengan Surat
Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/2006 tanggal 29 Oktober
2006 tentang tanggung jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua
Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan tugas pengawasan jo. Keputusan
Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/UM/2006 tanggal 24 Agustus
2006 tentang pedoman Pelaskanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Tujuan dari pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan
pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan
sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan pada dasarnya
diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau
penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat
membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan
yang telah direncanakan secara efektif dan efesien. Bahkan, melalui pengawasan
tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai
sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat
mendetetksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana
penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.
BAB IV Pengawasan | 73