Page 82 - LAPTAH PA KLUNGKUNG 2016
P. 82

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Klungkung Tahun 2016





                        BAB IV

                        PENGAWASAN

                        Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, dimana pengawasan dianggap
                        sebagai  bentuk  pemeriksaan  atau  pengontrolan  dari  pihak  yang  lebih  atas  kepada

                        pihak  di  bawahnya.  Dalam  ilmu  manajemen,  pengawasan  ditempatkan  sebagai
                        tahapan  terakhir  dari  fungsi  manajemen.  Dari  segi  manajerial,  pengawasan

                        mengandung makna pula sebagai : “Pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan

                        unit  organisasi  yang  diperiksa  untuk  menjamin  agar  seluruh  pekerjaan  yang
                        sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan”.

                        Pemeriksaan/Pengawasan dilaksanakan guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 53 ayat
                        (2)  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  sebagaimana

                        diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan

                        Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009,  menyebutkan  bahwa  Ketua  Pengadilan
                        Tinggi  Agama  di  daerah  hukumnya  melakukan  pengawasan  terhadap  jalannya

                        Peradilan  di  tingkat  pertama  dan  menjaga  agar  peradilan  diselenggarakan  dengan
                        seksama  dan  sewajarnya.  Ketentuan  pengawasan  juga  telah  diatur  dengan  Surat

                        Keputusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  KMA/096/SK/2006  tanggal  29  Oktober

                        2006  tentang  tanggung  jawab  Ketua  Pengadilan  Tingkat  Banding  dan  Ketua
                        Pengadilan Tingkat  Pertama  dalam  melaksanakan tugas  pengawasan jo.  Keputusan

                        Ketua  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  KMA/080/SK/UM/2006  tanggal  24  Agustus
                        2006 tentang pedoman Pelaskanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

                        Tujuan  dari  pengawasan  adalah  proses  dalam  menetapkan  ukuran  kinerja  dan
                        pengambilan  tindakan  yang  dapat  mendukung  pencapaian  hasil  yang  diharapkan

                        sesuai  dengan  kinerja  yang  telah  ditetapkan  tersebut.  Pengawasan  pada  dasarnya

                        diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau
                        penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat

                        membantu  melaksanakan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  untuk  mencapai  tujuan
                        yang  telah  direncanakan  secara  efektif  dan  efesien.  Bahkan,  melalui  pengawasan

                        tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai

                        sejauh  mana  pelaksanaan  kerja  sudah  dilaksanakan.  Pengawasan  juga  dapat
                        mendetetksi  sejauhmana  kebijakan  pimpinan  dijalankan  dan  sampai  sejauhmana

                        penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

                                                                                    BAB IV Pengawasan | 73
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87