Page 85 - LAPTAH PA KLUNGKUNG 2016

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Klungkung Tahun 2016

 Ainiah Husnawati, S.Ag., Pelaksana Pengadilan Tinggi Agama Mataram,
sebagai Sekretaris I.

 Kurniatun, SE., M.Ak., Pelaksana Pengadilan Tinggi Agama Mataram,

sebagai Sekretaris II.

B. EVALUASI
Maksud dilaksanakannya evaluasi hasil pengawasan yang telah dilaksanakan pada

tahun 2016 secara umum adalah untuk meningkatkan kinerja dan mengetahui sampai
sejauh mana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dijalanakan. Seperti diketahui,

Pengadilan Agama Klungkung yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas
dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat

pertama antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 49

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
Hasil tindak lanjut dapat digambarkan dalam tabel berikut :

a. Bidang Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik
1. Perkara nomor 18/Pdt.G/2015/PA.Klg. putus 26 April 2016, terdapat relaas

panggilan yang tidak dicantumkan halaman BAS nya.
2. Perkara nomor 14/Pdt.G/2015/PA.Klg. putus tanggal 04 Februari 2016 :
- Pada BAS penulisan bahwa bukti surat telah bermeterai cukup, diulangi lagi pada

halaman 6
- Pada BAS tidak ada kesimpulan secara tekstual
3. Di Register PNBP belum ada kolom tentang “pencatatan dan penyerahan surat dari

berkas perkara”, antara lain : pencatatan surat gugatan dan salinan gugatan,
pencatatan lampiran salinan gugatan kepada Tergugat/Termohon dalam hal mohon
bantuan ke Pengadilan Agama lain..

4. Instrumen pendukung guna memudahkan mediator dalam membuat laporan belum
ada.

5. Buku Register induk perkara gugatan perkara nomor 2/Pdt.G/2016/PA.Klg. PBT
tanggal 30 Maret 2016, halaman 2 pada kolom BHT masih kosong.
6. Pada berkas perkara nomor 1/Pdt.G/2016/PA.Klg. dan 2/Pdt.G/2016/PA.Klg. tidak

ada instrument PSP (pengambilan sisa panjar).
7. Perkara nomor 1/Pdt.G/2016/PA.Klg :

- Tidak ada lampiran instrument PSP.
- Dalam BAS tertulis bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan penunjukkan
mediator diserahkan kepada Majelis Hakim, tetapi dalam penetapan Ketua

BAB IV Pengawasan | 76