Page 15 - SKH Palangka Post Edisi 04 Februari 2020

SELASA, 4 FEBRUARI 2020 15

Jangan Tetapkan Gunung Lumut

Buang

Sampah Jadi Taman Nasional

Sembarangan

MUARA TEWEH, PPOST
Anggota DPRD Kabupaten Barito MUARA TEWEH, PPOST
Utara, Jamilah, meminta warga tidak Seperti diketahui bersama hu-
membuang sampah sembarangan, sep- tan Gunung Lumut di Kecamatan
erti di sungai kecil dalam kota Muara
Teweh. Gunung Purei merupakan hutan
Pemerintah daerah sudah optimal yang sakral bagi masyarakat umat
memberikan pelayanan terbaik untuk Hindu Kaharingan di Kabupaten
tidak membuang sampah di sembarang
tempat dengan menyediakan bak-bak Barito Utara.
atau penampungan sampah di sejumlah Informasinya hutan ini merupakan tem-
titik dalam kota Muara Teweh. pat peristirahatan bagi para arwah umat
Artinya, jelas Jamilah, perlu kesada- Hindu Kaharingan yang telah meninggal.
ran dari diri pribadi masing-masing Karena itu, anggota DPRD Kabupaten
akan pentingnya menjaga lingkungan Barito Utara, Edi Fran Aji, mendorong agar
agar terlihat bersih. Hal tersebut demi hutan Gunung Lumut ini ditetapkan seb-
mewujudkan Kabupaten Barito Utara agai taman nasional sesuai gagasan WWF
bersih dan sehat. dan Yayasan Gunung Lumut.
Menurutnya, masalah sampah ini “Hutan Gunung Lumut ini telah diang-
juga bukan menjadi tanggungjawab gap masyarakat sebagai hutan sakral sejak
pemerintah daerah semata, akan tetapi nenek moyang terdahulu. Saya sangat
dibutuhkan peran keikutsertaan ke- mendukung hutan Gunung Lumut menjadi
pada seluruh lapisan masyarakat di taman nasional. Hutan ini perlu dilindungi
daerah ini. dan jangan sama sekali diganggu,” kat-
“Untuk itu, betapa pentingnya men- anya, kemarin.
jaga kesehatan lingkungan. Bayangkan Edi menegaskan kepada perusa-
saja daerah aliran sungai (DAS) Barito haan yang beroperasi di sekitar hutan
khususnya setiap hari digunakan untuk Gunung Lumut agar jangan sampai ada
mencuci, mandi serta keperluan lain- melakukan aktivitas yang dapat merusak
nya, tetapi keadaan air kotor dengan kelestarian hutan yang dianggap sakral
sampah. Lantas siapa yang dirugikan,” oleh masyarakat.
jelas Jamilah, kemarin. “Jadi kelestrian hutan tersebut. Itu perlu
Foto: BN
Jamilah juga mengajak kepada selu- HUTAN SAKRAL-Seperti diketahui bersama hutan Gunung Lumut di Kecamatan Gunung Purei merupakan hutan yang sakral bagi masyarakat umat Hindu Kaharingan di Kabupaten untuk terus kita jaga bersama,” katanya.
ruh lapisan masyarakat yang memiliki Barito Utara. (dok )
kebiasaan buruk dengan membuang
sampah sembarangan tempat agar
segera merubah kebiasaannya. Sebab,
dengan lingkungan sehat yang terkena Perda Jangan Beratkan Masyarakat
dampaknya adalah kita sendiri dan
begitu juga sebaliknya.
“Kebersihan tidak akan terwujud
seperti yang kita harapkan jika hanya MUARA TEWEH, PPOST Perda itu bisa digunakan kan hanya semata-mata un- Selain itu, kata Sunario, Selanjutnya, peraturan dae- gawasan,” tegasnya.
mengandalkan pemerintah daerah saja. Sekretaris Fraksi PDI Per- sebagai pengatur kegiatan eko- tuk meningkatkan PAD, tapi pemerintah daerah harus mem- rah ini dapat memberikan Retribusi jasa usaha, lanjut
Oleh karena itu, perlu kesadaran terha- juangan DPRD Barito Utara, nomi daerah untuk pengem- jangan sampai memberatkan berikan perhatian terhadap kekuatan hukum dalam pun- Sunario, merupakan pungutan
dap diri pribadi masing-masing untuk Sunario, mengharapkan ra- bangan inovasi dalam pena- masyarakat, terutama bagi kelengkapan fasilitas daerah. gutan retribusi jasa usaha. terhadap jasa yang diberikan
menjaga lingkungan, sehingga tercipta perda tentang retribusi jasa taan dan pengelolaan usaha, pelaku ekonomi kerakyatan Sebab, kelengkapan fasilitas Hal ini harus berimbang den- pemerintah daerah dengan
kota BARITO (Bersih, Asri, Rapi, Indah, usaha dapat menjadi instrumen sehingga bisa bersaing dengan atau Usaha Mikro Kecil Menen- ini sebagai perimbangan antara gan kinerja dari pihak terkait. menganut pada prinsip komer-
Tertib dan Optimal) yang bersih dan penting dalam meningkatkan kota-kota lainnya. gah (UMKM),” kata Sunario, biaya yang dibebankan dengan “Jangan sampai melakukan sial, sehingga dapat menging-
sehat,” ungkapnya. (dok) pendapatan asli daerah (PAD). “Raperda ini dibuat bu- kemarin. pelayanan yang diberikan. pelanggaran mekanisme pen- katkan PAD. (dok )

Masyarakat Musrenbang

Lokal Harus Menampung

Mampu Usulan

Bersaing Masyarakat

KUALA KURUN, PPOST KUALA KURUN, PPOST
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam waktu dekat, akan digelar
(DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) musyarawah perencanaan pemban-
Evandi mengakui, masyarakat lokal kurang gunan (Musrenbang). Mulai dari
begitu siap dalam menghadapi persaingan tingkat desa, kelurahan, kecamatan
dengan masyarakat pendatang, khususnya di hingga kabupaten. Ini merupakan
bidang perdagangan. wadah untuk menampung usulan
”Kami melihat masyarakat lokal kurang masyarakat dari bawah.
begitu siap untuk bersaing dengan masyarakat ”Kami menilai kegiatan musren-
pendatang, apalagi di bidang perdagangan. bang ini merupakan kegiatan rutin
Selalu banyak kendala, sehingga membuat pemerintah daerah dalam rangka
mereka tidak siap,” ucap Evandi, di Kantor menampung usulan masyarakat
DPRD setempat, Senin (3/2) siang. yang datangnya dari bawah,” Ketua
Dia menuturkan, ketidaksiapan masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
terlihat jelas dari segi modal usaha maupun (DPRD) Kabupaten Gumas Aker-
Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk itu,jika man Sahidar, Senin (3/2) siang.
di bidang perdagangan tidak bisa bersaing, Foto: PPost/Ant Dia menuturkan, dalam pelaksa-
carilah bidang usaha lain untuk digeluti,seperti DUDUK BERSAMA - Anggota DPRD Kabupaten Gumas Yuniwa (dua dari kanan) dan koleganya Lily Rusnikasi (ujung kanan), duduk bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Maria naan musrenbang,setiap desa dan
pertanian dan perkebunan. Efi anti (dua dari kiri) dalam suatu acara, di Taman Kota Kuala Kurun, belum lama ini. kelurahan boleh menyampaikan
”Lahan di Kabupaten Gumas ini masih usulan. Namun, apabila tidak diako-
sangat luas dan subur.Sekarang tinggal ma- modir, diharapkan masyarakat jan-
syarakat saja yang mengelolanya.Apakah gan kecewa, karena itu bukan berarti
mempunyai keinginan untuk bertani ataupun Pengelolaan Anggaran keinginan pemerintah, tetapi karena
berkebun,” tutur Politikus Partai Nasional ada yang benar-benar prioritas.
Demokrat (NasDem) ini. ”Jika ada usulan yang tidak diako-
Dia berharap kepada Pemerintah Kabupaten modir kami berharap masyarakat ti-
(Pemkab) setempat juga dapat membantu dak kecewa, karena ini semata-mata
masyarakat,dengan memberikan bantuan bibit, SOPD Wajib Transparan untuk mencari mana yang prioritas
pupuk hingga pemasaran. Di samping itu, dan juga keterbatasan sumber dana
dibutuhkan niat dari masyarakat untuk bertani, yang dimiliki,” tuturnya.
dengan menanam tanaman bernilai ekonomis. Politikus Partai Demokrasi In-
”Harus ada peran dari pemkab setempat donesia Perjuangan (PDIP) ini
untuk mendorong dan membantu masyara- KUALA KURUN, PPOST anggaran disetiap SOPD. Publik SOPD,untuk tidak perlu takut me- mengakui, memang tidak semua
kat, sehingga masyarakat memiliki niat untuk memiliki hak untuk mengetahui, nyangkut transparansi penggunaan program yang diusulkan oleh ma-
bertani dan berkebun,”ujarnya. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabu- karena yang digunakan itu adalah anggaran,karena semakin banyak pi- syarakat terutama dari desa dan
Legislator dari daerah pemilihan (dapil) paten Gunung Mas (Gumas) Yuniwa meminta kepada setiap uang rakyat. hak yang mengawasinya. Maka akan kelurahan bisa tertampung semua.
III mencakup Kecamatan Tewah, Kahayan Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) agar se- ”Dengan asas keterbukaan dan semakin kecil pula peluang untuk Karena nantinya akan dipilih dan
Hulu Utara, Damang Batu, dan Miri Manasa transparansi dalam pengelolaan ang- melakukan tindak pidana korupsi. disaring mana yang akan menjadi
ini menambahkan, kedepan masyarakat lokal lalu terbuka dan transparan dalam hal yang berkaitan dengan garan, tentu akan mencegah terjadin- ”Mari bersama-sama kita prioritas.
harus bisa memanfaatkan peluang usaha yang pengelolaan anggaran. ya kerugian negara. Apabila tidak kawal dan awasi pengelolaan ”Setiap pelaksanaan musrenbang
ada di daerah ini. Agar tidak kalah dengan transparan dan bermasalah dengan anggaran,baik itu yang berasal akan dipilih program yang prioritas,
masyarakat pendatang. ”Pengelolaan dan penggunaan nya,” ucap Yuniwa, Senin (3/2) pagi. hukum, tentu yang dirugikan adalah dari Anggaran Pendapatan Belanja dan akan difi nalkan di musrenbang
”Masyarakat kita harus bisa memanfaatkan anggaran di SOPD harus diketahui Politikus Partai Golongan Karya SOPD itu sendiri,” ujarnya. Daerah (APBD) maupun Anggaran tingkat kabupaten. Kami berharap
peluang usaha yang ada di Bumi Habangaka- publik. Kami minta kepada seluruh (Golkar) ini mengakui, dengan ket- Legislator dari daerah pemilihan Pendapatan Belanja Negara (APBN), semua program yang menjadi priori-
lan Penyang Karuhei Tatau,agar kita tidak ka- pimpinan SOPD agar bisa menyam- erbukaan dan transparansi, maka (dapil) I mencakup Kecamatan yang ada di setiap SOPD,” tandas tas bisa terakomodir,” tukas legisla-
lah bersaing dengan masyarakat pendatang,” paikan ke publik,baik itu melalui nantinya akan mencegah terjadinya Kurun, Mihing Raya, dan Sepang Anggota Komisi II DPRD Kabupaten tor dari daerah pemilihan (dapil) II
tandasnya. (nth/p6) media massa, elektronik, dan lain- kerugian negara dalam pengelolaan ini meminta kepada pimpinan Gumas ini. (nth/p6) ini. (nth/p6)