Page 2 - SKH Palangka Post Edisi 03 Januari 2020

OPINI

SENIN, 3 FEBRUARI 2020 2

Sawit dan

EDITORIAL

LSM Bukan

Penegak Hukum Kemandirian Energi

INDONESIA memproklamirkan reformasi tahun 1998. Masa era
kebebasan dimulai. Masyarakat diberikan kebebasan berpendapat. Me-
nyuarakan pokok pikiran, tanpa harus takut ditangkap. Masa dimulainya
demokrasi yang bebas, tanpa intervensi. Penulis: Anang Noegroho/ Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian Perencanaan Pembangunan
Meski diberikan kebebasan, namun tetap diberikan batasan. Undang-
Undang mulai digodok, bahkan terus disempurnakan. Hal itu untuk Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
memberikan rambu-rambu, bagaimana kebebasan yang elegant, bukan
anarkis. Tidak pula semena-mena, tanpa menghargai lembaga pemerintah,
swasta, maupun yang lainnya. INDONESIA berjaya di perkebunan kelapa Dampak Mandatori nya terpakai. CPO-nya dari dalam negeri.
Kebebasan yang diberikan, membuka peluang tumbuhnya organ- sawit dan industri minyak sawit mentah Pada pembukaan 14th Indone- Banyak negara sudah men- Kementerian Energi dan Sum-
isasi kemasyarakatan atau yang lebih popular dengan Lembaga Swadaya sian Palm Oil Conference (IPOC) garah dan menerapkan minyak ber Daya Mineral (ESDM) me-
Masyarakat (LSM). Saking banyaknya, akhirnya pemerintah berinisiatif (crude palm oil/CPO). Ekspor CPO Indonesia di Bali, 29 Oktober 2018, Presiden nabati (termasuk biodiesel) se- nyebutkan, tiga kilang Pertamina
mengeluarkan aturan. Itu untuk mengatur tata cara kerja organisasi LSM, terbesar di dunia, hasil devisanya pun tertinggi Jokowi telah memberi arahan, bagai substitusi atau pengganti siap mengolah energi hijau dari
agar tidak kebablasan. mengalahkan migas dan berbagai komoditas yakni tata kelola perkebunan ke- BBM dari fosil. Bagaimana den- CPO. Kilang Dumai akan mem-
Aturan terbaru yang mengikat, Undang-Undang UU Nomor 16 tahun lapa sawit harus semakin ramah gan Indonesia? Presiden sangat produksi green diesel, Kilang
2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ekspor lainnya. lingkungan, percepatan perema- mencermati masalah ini dan Plaju akan menghasilkan green
Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 jaan perkebunan sawit rakyat, meminta semua pihak mengem- fuel, Kilang Balongan akan mem-
tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. pasar ekspor harus dikembang- bangkan sawit ke arah substitusi produksi green avtur. Saat ini,
Dalam UU tersebut, ada larangan yang wajib dipatuhi. Pasal 59 ayat 3 I DA L A M negeri, intensif kemitraan antara pe- kan, melaksanakan hilirisasi BBM fosil. Sejumlah peraturan kilang-kilang Pertamina memang
menyatakan, Ormas atau LSM dilarang melakukan tindakan permusuhan kebutuhan minyak kebun dan perusahaan dalam industri sawit, dan implementasi sudah dikeluarkan, anggaran belum dapat mengolah CPO
terhadap suku, agama, ras, atau golongan. Pernyalahgunaan, penistaan, D nabati terpenuhi, tak rangka transformasi mewu- program mandatori biodiesel B20 disediakan, dan instansi terkait 100%, tapi pengolahan itu tetap
atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia. perlu impor. Bahkan CPO bisa judkan Sertifi kat ISPO. Penting (bahan bakar hasil pencampuran diperintahkan untuk mengimple- menggunakan minyak mentah
Dilarang melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dijadikan bahan bakar minyak pula mendorong akselerasi 80% solar dengan 20% biodiesel mentasikan. sehingga disebut co-processing.
dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial, (BBM) nabati menggantikan Sertifi kat ISPO untuk pekebun berbahan dasar nabati/sawit). Idealnya memang membangun
dan/atau melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang pen- BBM fosil yang kandungannya dan perusahaan dengan target Dampak kebijakan manda- BBM Hijau kilang baru, tapi terbentur dengan
egak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. di perut bumi semakin menipis dan timeline yang terukur tori biodiesel (sejak Agustus 2015 Awal Desember 2018, Per- mahalnya investasi. Pada saatnya
Secara hukum, LSM atau Ormas tidak diperkenankan mengambil tindakan dan diperkirakan akan habis (ISPO baru mencapai 19,5% sampai Oktober 2018), antara lain tamina mulai mengolah CPO nanti pengolahan minyak sawit
hukum. Secara hukum negara, ada polisi, kejaksaan, Komisi Pemberantasan dalam 2-3 dekade mendatang. dari luasan tertanam). sebanyak 9,88 juta CO2 mengu- menjadi BBM hijau atau green akan diterapkan 100%, artinya tak
Korupsi (KPK) yang berwenang penuh dalam penegakan hukum. Soal BBM dari fosil juga mence- Saat ini, luas areal perke- rangi greenhouse gas emissions fuel dan gas elpiji dengan mod- lagi dicampur bahan fosil.
adat, ada lembaga kedamangan maupun dewan adat yang menangani mari lingkungan dan berba- bunan kelapa sawit Indonesia (GHG), sebanyak 6,61 juta kilo- el co-processing di Kilang Plaju, Data tahun 2017 menunjukkan,
persoalan hukum adat. haya untuk kesehatan, berbeda mencapai 14,309 juta ha den- liter penggunaan biodiesel dari Sumatera Selatan. Pengolahan Amerika Serikat memproduksi
LSM atau Ormas, tidak ada dalam sistem peradilan baik negara maupun dengan minyak sawit yang san- gan produksi minyak sawit sawit. Selain itu, Rp 2,43 triliun CPO dengan metode tersebut biodiesel terbesar, mencapai 6
adat. Proses hukum adat sudah diatur sebagaimana Peraturan Daerah gat ramah lingkungan dan bisa 41,667 juta ton. Perkebunan pajak dibayarkan kepada negara, juga akan dilakukan di beberapa miliar liter, disusul Brasil (4,3
tentang Kelembagaan Adat. Persoalan yang diajukan dalam sidang adat, terus diproduksi karena pohon sawit milik negara luasnya dan US$ 2,77 miliar penghematan kilang Pertamina, yakni di Du- miliar liter), kemudian Jeman (3,5
tentu sudah dikaji melalui dewan adat maupun kedamangan. Tidak bisa kelapa sawit bisa terus dita- hanya 713.121 ha (5%) dengan devisa negara. mai, Cilacap, dan Balongan. miliar liter), Argentina (3,3 miliar
digelar dengan kemauan atau dipaksakan hanya satu pihak. nam (terbarukan/diperbarui). produksi 2,507 juta ton (6%), Program mandatori biodiesel Produksi bahan bakar ramah liter), Indonesia (2,5 miliar liter),
Berdasarkan fungsi, LSM atau Ormas hanya bisa mengumpulkan dan Dibandingkan dengan fosil, sedangkan perkebunan rakyat bertujuan meningkatkan peman- lingkungan ini diperkirakan Prancis (2,3 miliar liter), Thailand
mencari data. Selanjutnya membuat laporan tertulis. Kalau berkaitan den- minyak sawit jelas lebih murah mencapai 5,807 juta ha (41%) faatan energi baru terbarukan. lebih efi sien sekitar US$ 160 juta (1,4 miliar liter), Spanyol (1,3
gan administrasi, laporan diberikan kepada pemerintah melalui instansi dan lebih mudah diproduksi dengan produksi 14,010 juta ton Pelaksanaan mandatori biodiesel atau Rp 2,3 triliun per tahun. Ini miliar liter), China (1 miliar liter),
terkiat. Apabila terdapat pelanggaran hukum, laporan diberikan kepada alias lebih hemat dan efi sien, (34%), dan perkebunan swasta juga membantu menciptakan dapat mendukung pemerintah Polandia (1 miliar liter), Kolombia
Kepolisian, Kejaksaan atau KPK. Jika ditemukan pelanggaran adat, maka terutama jika teknologinya seluas 7,788 juta ha (54%) den- lapangan kerja di sektor in- mengurangi penggunaan devisa (600 juta liter), Kanada (500 juta
menjadi ranah dewan adat atau lembaga kedamangan. terus dikembangkan. gan produksi 25,148 juta ton dustri dan perkebunan kelapa karena impor minyak berkurang liter), Belanda (400 juta liter), dan
Jika melihat fungsi, tugas, dan peran, tidak ada kewenangan dalam Indonesia bahkan berpotensi (60%). Sementara nilai ekspor sawit. Kebijakan tersebut me- 7,36 ribu barel per hari (bph). India (200 juta liter).
penegakan hukum. Itu mengacu pada UU, maupun aturan terkait dengan menjadi produsen energi ter- CPO mencapai Rp 240 triliun ningkatkan demand terhadap Pengolahan minyak sawit di Di Indonesia memang masih
adat. Lantas kenapa banyak LSM atau Ormas yang mengambil langkah barukan berbahan baku sawit (tahun 2018). CPO, stabilitas harga CPO, dan Kilang Plaju berkapasitas 20 mil- terdapat tantangan penerapan
seperti penegak hukum. Itu menjadi sebuah kesalahan yang patut dilurus- terbesar di dunia, sekaligus Mengutip Palm Oil Ana- meningkatkan kesejahteraan lion barel steam per day (MBSD). B20, antara lain masalah rantai
kan. Pemerintah, penegak hukum maupun dewan adat, harus mengambil bisa mandiri dan mampu men- lytics, pada 2016, Indonesia petani sawit. Minyak sawit yang diolah di distribusi, terutama keterbatasan
tindakan. Jangan lemah ketika berhadapan dengan LSM atau Ormas. Jangan jaga ketahanan energi di dalam sudah di urutan pertama du- Saat ini, kapasitas terpasang kilang tersebut telah dibersihkan armada kapal pengangkut bio-
sampai justru pemerintah, penegak hukum dan kedamangan, terseret pada negeri karena tidak lagi ber- nia dengan produksi CPO industri biodiesel di Indonesia lebih dulu getah dan baunya diesel. Selain itu, peningkatan
kepentingan kelompok tertentu. gantung pada impor BBM. 34,520 juta ton. Urutan berikut- mencapai 12.059.369 kiloliter atau disebut refined bleached teknologi dan kualitas dari bio-
Pemerintah, penegak hukum, maupun kelembagaan adat, hendaknya Kebutuhan energi listrik (PLN), nya adalah Malaysia dengan
mengambil peran. Jangan sampai justru peran tersebut diambil alih sepihak transportasi, dan industri bisa produksi 17,320 juta ton, jauh (KL), sedangkan total investasi deodorized palm oil (RBDPO). diesel, peningkatan kualitas SDM
dan mutu produk, inovasi iptek
RBDPO ini kemudian dicampur
mencapai US$ 1.200.336.369. Di
oleh LSM atau Ormas. Tentu ada aturan yang ditabrak. Karena kalau semua dipenuhi dari minyak sawit. di bawahnya adalah Thailand Kalimantan, kapasitas 1.262.356 dengan sumber bahan bakar fosil serta pemanfaatan hasil inovasi
LSM atau Ormas bertindak sebagai penegak hukum, pasti berpengaruh Selain itu, puluhan juta rakyat (2,3 juta ton), kemudian Kolom- KL, investasi US$ 91.987.951; di kilang sehingga menghasilkan tersebut, juga pengaruh perda-
terhadap tatanan negara maupun adat. juga bisa ikut terlibat dalam bia (1,28 juta ton), Nigeria Sulawesi, kapasitas 475.862 KL, bahan bakar mesin dengan kuali- gangan global.
Semua pihak hendaknya punya pemikiran yang terbuka. Memahami perkebunan dan industri ke- (970.000 ton), Ekuador (560.000
Target 100% biofuel atau B100
tugas dan fungsi masing-masing. Tidak memaksakan kehendak, atas dasar lapa sawit yang berkelanjutan. ton), Honduras (545.000 ton), investasi US$ 32.620.407; Su- tas lebih tinggi karena nilai oktan berbahan baku sawit di Indonesia
matera, kapasitas 7.337.299 KL,
mengalami peningkatan.
kepentingan satu lembaga. Persoalan yang terjadi dalam tatanan kehidupan, Upaya penting dan mende- Papua Nugini (522.000 ton),
sudah diatur baik secara UU maupun adat. Tidak semua orang bisa den- sak yang harus dilakukan an- Ghana (520.000 ton), dan investasi US$ 721.909.824; dan Kilang Plaju mampu meng- memang harus direalisasikan agar
gan mudah menyatakan pelanggaran hukum, baik negara maupun adat. tara lain menerapkan regulasi Guatemala (515.000 ton). di Jawa, kapasitas 2.983.852 KL, hasilkan BBM nabati beroktan Indonesia bisa mandiri dan kuat
Sebagai LSM atau Ormas, sebaiknya mengikuti aturan main yang disiap- pembangunan perkebunan ke- Walaupun produksi dan ekspor investasi US$ 353.818.187. 90 yang lebih ramah lingkun- ketahanan energinya. Target terse-
kan negara maupun adat. Ada persoalan yang lebih penting, dibandingkan lapa sawit berkelanjutan atau meningkat, masih terdapat Setelah menerapkan B20, gan sebanyak 405.000 barel per but optimistis bisa tercapai dalam
mengedepankan suatu kelompok. Itu demi berjalannya tatanan negara, Indonesia Sustainable Palm sejumlah masalah, antara lain pemerintah berencana mengem- bulan setara 64.500 kiloliter per waktu tidak terlalu lama, karena
serta adat. Karena tatanan negara maupun adat, sudah ada sejak zaman Oil (ISPO) sesuai Permentan konfl ik lahan dan lingkungan, bangkan bahan bakar biofuel bulan. Selain itu, kilang ini meng- kita memiliki lahan yang sangat
dahulu. Tidak bisa menyatakan pelanggaran, hanya atas dasar kepentingan No 11/2015, dan ditindaklan- kualitas tanaman dan buah 100% (B100) atau biasa disebut hasilkan produksi elpiji ramah luas, iklim yang mendukung,
Green Diesel dan Ethanol 100%
kelompok yang terganggu.* lingkungan sebanyak 11.000 ton pusat pembibitan sawit terbaik,
juti dengan penguatan kelem- sawit, kualitas produksi dan (E100). Produsen biodiesel di- per bulan. Pengolahan minyak tenaga kerja yang cukup banyak,
bagaan hingga tingkat kabupat- harga sawit, ekspor dan kam- pastikan mampu memenuhi sawit tersebut juga membuat mempunyai pengalaman panjang,
en basis produksi sawit utama. panye negatif sawit. kebutuhan itu karena kapasitas Tingkat Kandungan Dalam Neg- serta memiliki tenaga ahli dan
Didukung pula konsolidasi terpasang saat ini belum seluruh- eri (TKDN) naik signifi kan karena teknologi yang mumpuni.
PALANGKA POSTALANGKA POST
P
Alamat : Jalan G Obos Nomor 30 kav 1-2 Palangka Raya Menelusuri Benang
Penerbit : PT Media Palangka Pambelum
Terbit Pertama : 15 November 2001
SK Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor C-
15977HT/01.01 tanggal 24 Desember 2001 Kusut Jiwasraya

Dewan Redaksi : Ediya Moralia, M Harris Sadikin, Pariyanto
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : M Harris Sadikin
Pemimpin Perusahaan : Revy Apriani
Kabag Litbang : Hairil Supriadi Penulis: Bernard Limalaen Krova, Praktisi Asuransi
Ombudsman : -
Redaktur Pelaksana : Agustinus Djatta mungkinan kerugian yang mung- gang polis. Pilihan yang paling lahirnya Otoritas Jasa Keuangan
Redaktur : M Jaini, Rickover Lantera KETIKA kasus Jiwasraya mencuat, muncul kin timbul. tepat ialah opsi kedua, mendapat- (OJK). Model reasuransi tidak
Seventin Guspatmi, Rangga Andika beragam pendapat dari pengamat ekonomi, Penghitungan solvabilitas me- kan suntikan dana segar. kunjung menyembuhkan, selan-
Assisten Redaktur : Adik Sigit Permana, Bella Rhomadani praktisi asuransi, DPR, dan pemerintah. Umum masukkan sejumlah faktor risiko. Entah dari pemerintah sebagai jutnya ditempuh cara revaluasi
Reporter Palangka Raya : Wahyudi Hendra, M Habibi, Ferry berpendapat Jiwasraya gagal bayar karena Misalnya, kegagalan pengelolaan pemilik atau investor baru. Ke- aset pada 2013. Revaluasi me-
menterian BUMN pada 2008 me-
kekayaan (asset default risk),
ningkatkan aset Jiwasraya dari
Santoso, Arianata, Dewi Kencana Wati, M Riduan Noor. tiga hal. Pertama, krisis global 1998. Kedua, ketidakseimbangan antara nilai minta bantuan likuiditas berupa Rp208 miliar menjadi Rp6,3
mismanaged atau salah investasi. Ketiga, kekayaan dan kewajiban dalam pinjaman subordinary atau zero triliun. Revaluasi aset berdampak
Koresponden, Nanga Bulik : Heriyadi perampokan besar-besaran. setiap jenis mata uang asing (cur- coupon bond sebesar Rp6 triliun. equity, Jiwasraya surplus Rp1,7
Sukamara : Fahriansyah rency mismatch), perbedaan an- Permintaan tersebut ditolak triliun. Surplus ekuitas hanya ada
Sampit : Sumiati, Na ri, Prasgiantoro tara beban klaim dan beban yang Menteri Keuangan. Oleh Kemen- di pembukuan akuntansi, bukan
Kuala Pembuang : Untung Wahyudi, Fredy Mansyur Huda EMUA sepakat ha- internasional. Solvabilitas 120% diperkirakan (claim experience terian BUMN, Jiwasraya dipaksa aset likuid yang dapat dicairkan
Kasongan : Khairul Saleh rus ditelusuri ‘siapa dipatok sebagai batas minimum worse than expected), dan risiko berbisnis dengan kondisi kes- sewaktu-waktu.
Kuala Kurun : Anthoneal S yang merampok’ dan memenuhi kewajiban. reasuransi (reinsurance risk). ehatan ‘jantung’ sudah stadium Alih-alih memperbaiki kinerja
Pulang Pisau : Asprianta ‘pemerintah bertanggung jawab Sistem pencatatan akun- Ketua BPK Agung Firman empat. struktur permodalan, struktur
Muara Teweh : Agus Sidik mengembalikan dana nasabah’. tansi, pengakuan pendapa- Sampurna dalam statement-nya Bapepam-LK tentu telah portofolio, juga struktur investasi,
Puruk Cahu : Trisno Pada tahun tersebut, industri tan, pencadangan premi, pada Rabu (8/1), mengatakan melakukan pengawasan. Bila atas izin OJK Jiwasraya menjual
Buntok : Shinta keuangan global terpuruk dan pencadangan klaim, dan in- kasus Jiwasraya bermula pada demikian, seyogianya Kemen- produk JS Saving Plan dengan
Tamiang Layang : - nyaris ambruk. Bailout dipan- vestasi berubah. Industri asur- 2002. Pernyataan ini menegaskan terian Keuangan paham dan cost of fund sangat tinggi.
Kuala Kapuas : Bhakti Lapro Giadi, Sri Hayati dang sebagai satu-satunya obat ansi bergejolak meminta relak- dugaan saya bahwa akibat imple- menyetujui rencana penyehatan Return guarantee-nya di atas
Pangkalan Bun : - mujarab. Industri asuransi juga sasi. Pemerintah memberikan mentasi IFRS, Jiwasraya terpuruk (lihat Pasal 7 ayat 1–7 KMK No 9%, memaksa Jiwasraya men-
mengalami kondisi tersebut. kelonggaran pemberlakuan dalam kondisi defi sit ekuitas. 424/2003). Rencana penyehatan cari investasi high return. Polis
Manager Produksi : Junaidi E endi Peran pemerintah nihil dalam secara gradual, dimulai dari Laporan Keuangan per 31 harus dituangkan dalam ‘rencana produk ini berdurasi lima tahun
Operator Cetak : Ari Hartanto, Yunus Y Ikat, Kodrat P Aji, Tunes, membantu industri asuransi. 5% triwulan pertama pada Desember 2006 menyebutkan Ji- bisnis lima tahun’, yang mana dan akan jatuh tempo 2018, ben-
Pra Cetak : Agung Priantoko, Ridwan Ismail, Gabriella Ois Pelaku industri asuransi men- 2000 dan akan efektif 120% wasraya menderita defi sit Rp3,29 sebelum sampai kepada Menteri efi t polis dapat dicairkan setiap
Meysiana cari cara agar bertahan. akhir 2004. triliun. Isu utama defisit ialah Keuangan tentu telah mendapat tahun. Oleh Jiwasraya, dana
Investasi berupa saham, rek- Dari sini muasal karut-marut jumlah aset jauh lebih rendah persetujuan Menteri BUMN se- nasabah diinvestasikan pada
Koordinator Sales & Marketing : Windraty Embang sa dana, dan deposito hancur Jiwasraya. Implikasi penerapan jika dibandingkan dengan ke- laku pemegang saham. Rencana instrumen saham dan reksa dana
Marketing Iklan Jakarta : Maya, Rahmad (08514680512) lebur. Aset tergerus dan ekuitas IFRS, perusahaan asuransi yang wajiban. Akhir 2008, Jiwasraya penyehatan harus mendapat yang berkualitas rendah.
Account Executive : Meilisa Bela lampu merah yang berakibat selama ini sehat dalam sekejap defisit Rp5,7 triliun, berlanjut pengawasan ketat Bapepam-LK. Ini merupakan ‘bom waktu’
Bagian Umum : Sigit Yadie Cahyo kemampuan membayar klaim berubah menjadi insolven. Pas- 2009 mencapai Rp6,3 triliun. Jelas Demi menopang ekuitas, atas kedua. ‘Bom waktu’ pertama ialah
HRD : Milna kerusuhan 1998 pada level alnya, solvabilitas terjerembap ekuitas Jiwasraya defi sit sehingga izin Bapepam LK, ditempuh cara defi sit ekuitas. Kedua bom waktu
Sta IT : Joko Hariyadi insolven. Pemodal dan pemi- di bawah 120%. Penerapan sudah tak mampu memenuhi reasuransi 2009. Cara ini seha- ini memicu default atau gagal
lik asuransi enggan bahkan IFRS ini oleh pemerintah ditu- kewajiban atau solvabilitasnya di rusnya tertuang dalam ‘rencana bayar Jiwasraya atas kewajiban-
Agen : Palangka Raya : Fathir Agency (0536-322203), Anang tidak mampu memberikan angkan melalui KMK No 481/ bawah 120%. bisnis lima tahun’ karena bagian kewajibannya. BPK mengatakan
Sukri Agency (081329051738), Kumala Agency (082156411182) suntikan modal mendongkrak KMK.017/1999, digantikan den- dari program penyehatan. Model bahwa produk saving plan ialah
Pangkalan Bun : Agency Ijai (08125092246 solvabilitas. gan KMK No 424/KMK.06/2003, Opsi solusi reasuransi umumnya dalam produk yang memberikan kon-
Pagatan : Agency Syahrian (082153037502). IFRS diperkenalkan dan belakangan diganti dengan Hanya ada dua opsi solusi bila kurun waktu three years deal tribusi pendapatan tertinggi bagi
Setelah krisis 1998, Bapepam- PMK No 53/Tahun 2012. KMK defi sit ekuitas. Pertama, berhenti sehingga akan berakhir 2012. Jiwasraya sejak 2015. Pendapat ini
Percetakan : PT Media Palangka Pambelum LK pada 2000 memperkenal- No 424/KMK.06/2003 Bab II berbisnis dan kedua, menambah benar. Namun, bagi praktisi asur-
Alamat : Jalan G Obos Nomor 30 kav 1-2 Palangka Raya kan International Financial Pasal 2 ayat 1 mengatur batas modal. Opsi pertama sangat sulit Era OJK ansi, tentu paham bahwa premi
(Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan) Report Standard (IFRS) yang tingkat solvabilitas minimum bagi Jiwasraya. Jumlah nasabah Era Bapepam-LK berakhir me- yang diperoleh bukan sekaligus
diadopsi dari standar akuntansi sebesar 120% dari risiko ke- Jiwasraya berkisar 7 juta peme- lalui UU Nomor 21/2011, tonggak diakui sebagai pendapatan.