Page 63 - PRODUK KREATIF DAN KEWIRAUSAHAAN Jilid 1
P. 63

Produk Kreatif dan Kewirausahaan




           7.  Pasal 72 ayat (7) : Barangsiapa dengan   ancaman pidana denda yang paling berat,
              sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal   paling  banyak,  sebagai  salah  satu  upaya
              25  dipidana  dengan  pidana  penjara   menangkal  pelanggaran  hak  cipta,  serta
              paling  lama  2  (dua)  tahun  dan/atau   untuk melindungi pemegang hak cipta.
              denda paling banyak Rp. 150.000.000,-   E. Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia
              (seratus lima puluh juta rupiah).
                                                         Di Indonesia, perlindungan terhadap Hak
           8.  Pasal 72 ayat (8) : Barangsiapa dengan   Atas Kekayaan Intelektual sudah diberikan
              sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal   namun  masih  belum  banyak  yang
              27  dipidana  dengan  pidana  penjara   memanfaatkannya.  Terdapat  dua  jenis
              paling  lama  2  (dua)  tahun  dan/atau   perlindungan terhadap HAKI di Indonesia,
              denda paling banyak Rp. 150.000.000,-   yaitu :
              (seratus lima puluh juta rupiah).
                                                      1.   Pelindungan Preventif
           9.  Pasal 72 ayat (9) : Barangsiapa dengan
                                                            Kebudayaan  (seni  dan  budaya)
              sengaja  melanggar  Pasal  28  dipidana
                                                         semakin  disadari  sebagai  sebuah
              dengan  pidana  penjara  paling  lama  5
                                                         fenomena  kehidupan  manusia  yang
              (lima)  tahun  dan/atau  denda  paling
                                                         paling  progresif,  baik  dalam  hal
              banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima
                                                         pertemuan  dan  pergerakan  manusia
              puluh juta rupiah).
                                                         secara  fisik  ataupun  ide/gagasan  serta
           10.  Pasal 73 ayat (1) : Ciptaan atau barang   pengaruhnya  dalam  bidang  ekonomi.
              yang merupakan hasil tindak pidana hak     Karenanya  banyak  negara  yang  kini
              cipta  atau  hak  terkait  serta  alat-alat   menjadikan kebudayaan (komersial atau
              yang  digunakan  untuk  melakukan          non  komersial)  sebagai  bagian  utama
              tindak  pidana  tersebut  dirampas  oleh   strategi pembangunannya. Selanjutnya,
              negara untuk dimusnahkan.                  dalam  jangka  panjang  akan  terbentuk
           11.  Pasal  73  ayat  (2)  :  Ciptaan         sebuah sistem industri budaya. Dimana
              sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di      kebudayaan  bertindak  sebagai  faktor
              bidang  seni  dan  bersifat  unik,  dapat   utama  pembentukan  pola  hidup,
              d i p e r t i m b a n g k a n   u n t u k   t i d a k    sekaligus  mewakili  citra  sebuah
              dimusnahkan.  Yang  dimaksud  dengan       komunitas.  Di  Indonesia,  poros-poros
              “bersifat  unik”  di  sini  adalah  bersifat   seni  dan  budaya  seperti  Jakarta,
              lain  daripada  yang  lain,  tidak  ada    Bandung,  Jogja,  Denpasar  (Bali)  telah
              persamaan dengan yang lain, atau yang      menyadari hal ini dan mulai membangun
              bersifat khusus.                           sistem  industri  budayanya  masing-
              Ketentuan  pidana  tersebut  di  atas,     masing.  Meski  dalam  beberapa  kasus,
           menunjukkan kepada pemegang hak cipta         industri  budaya  lebih  merupakan
           atau pemegang hak terkait lainnya untuk       ekspansi  daripada  pengenalan
           memantau perkara pelanggaran hak cipta        kebudayaan,  tetapi  dalam  beberapa
           kepada  Pengadilan  Niaga  dengan  sanksi     pengalaman  utama,industri  budaya
           perdata  berupa  ganti  kerugian  dan  tidak   j u s t r u   m e r a n g s a n g   k e h i d u p a n
           menutup  hak  negara  untuk  menuntut         masyarakat  pendukungnya.  Industri
           perkara  tindak  pidana  hak  cipta  kepada   budaya  akan  merangsang  kesadaran
           Pengadilan  Niaga  dengan  sanksi  pidana     masyarakat  untuk  melihat  kembali
           penjara  bagi  yang  melanggar  hak  cipta    dirinya  sebagai  aktor  penting
           tersebut.  Ketentuan-ketentuan  pidana        kebudayaannya.
           dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak     2.   Perlindungan Represif
           Cipta  dimaksudkan  untuk  memberikan



                                                  56
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68