Page 46 - Kelas XII_Sejarah Indonesia_KD 3.3

Setelah keluarnya dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan tidak

diberlakukannya lagi UUDS 1950, maka secara otomatis sistem

pemerintahan Demokrasi Liberal tidak berlaku lagi di Indonesia.

3. RANGKUMAN
3. RANGKUMAN

1. Politik

Menganut sistem multipartai yang memicu persaingan
antarfraksi politik di parlemen untuk saling menjatuhkan.

a. Sistem Pemerintahan

Presiden hanya bertugas sebagai kepala negara, bukan
sebagai kepala pemeritahan.

Kegiatan pemerintahan dijalankan oleh Menteri.

Perdana menteri dan kabinet bertanggung jawab

kepada Parlemen (DPR)
Sistem pemerintahan yang berlaku adalah Parlementer.

b. Kabinet

1). Kabinet Natsir (6 September 1950-21 Maret 1951)
2). Kabinet Sukiman (26 April 1951-23 Februari 1952)

3). Kabinet Wilopo (30 Maret 1952-2 Juni 1953)

4). Kabinet Ali Sastroamidjojo I (30 Juli 1953-24 Juli 1955)
5). Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955-3 Maret

1956)

6). Kabinet Ali Sastroamidjojo II (20 Maret 1956-14 Maret 1957)

7). Kabinet Djuanda (9 April 1957-5 Juli 1959)

c. Sistem Kepartaian