Page 29 - Kelas XI_PPKn_KD 3.1
P. 29

2. 4. Upaya Penegakkan HAM di Indonesia



                         1. Upaya Pemerintah dalam Menegakkan HAM Pemerintah

                            Indonesia  dalam  proses  penegakkan  HAM  telah
                            melakukan langkah-langkah strategis, diantaranya :

                               1. Pembentukan  Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia

                                  (KOMNAS HAM)

                                          Komnas  HAM  dibentuk  pada  tanggal  7  Juli
                                          1993  melalui  Kepres  Nomor  50  tahun  1993.

                                          Keberadaan  Komnas  HAM  selanjutnya  diatur

                                          dalam  Undang-Undang  RI  Nomor  39  tahun
                                          1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  pasal  75

                                          sampai dengan pasal 99.

                                           1. Melakukan  perdamaian  pada  kedua  belah
                                              pihak yang bermasalah

                                           2. Menyelesaikan  masalah  secara  konsultasi

                                              maupun negosiasi

                                           3. Menyampaian  rekomendasi  pada  suatu
                                              kasus         pelanggaran            HAM         kepada

                                              pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti

                                           4. Memberi         saran       kepada       pihak       yang

                                              bermasalah              untuk          menyelesaikan
                                              sengkketa di pengadilan.

                               2. Pembentukan  Instrumen  HAM  Instrumen  HAM

                                  merupakan            alat      untuk        menjamin          proses
                                  perlindungan  dan  penegakkan  hak  asasi  manusia.

                                  Instrumen         HAM        biasanya        berupa       peraturan

                                  perundang-undangan                  dan        lembaga-lembaga
                                  penegak  HAM,  seperti  KOMNAS  HAM  dan

                                  Pengadilan  HAM.  Instrumen  HAM  yang  berbentuk
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34