Page 30 - Kelas XI_PPKn_KD 3.1

peraturan perundang-undangan dibentuk untuk

menjamin kepastian hukum serta memberikan

arahan dalam proses penegakkan HAM.
3. Pembentukan Pengadilan HAM Pengadilan HAM

dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 26 tahun 2000. Pengadilan HAM

adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran
HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak

asasi manusia baik perseorangan maupun

masyarakat dan menjadi dasar dalam penegakan,
kepastian hukum, keadilan dan perasaan aman, baik

perseorangan maupun masyarakat.Pengadilan HAM

bertugas dan berwenang memeriksa dan

memutuskan perkara pelanggaran hak asasi
manusia yang berat. Disamping itu, berwenang

memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM

yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan

terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia.
2. Upaya Penanganan Kasus Pelanggaran Hak Asasi

Manusia

1. Upaya pencegahan HAM Berikut ini tindakan
pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi

berbagai kasus pelanggaran HAM :

1. Supremasi hukum dan demokrasi harus
ditegakkan.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

3. Meningkkatkan pengawasan dari masyarakat

dan lembaga-lembaga politik