Page 137 - INVENTARISASI HUTAN
P. 137

dalam internal Perum Perhutani, dokumen RPKH

                                 tersebut diajukan kepada Departemen Perencanan
                                 Hutan untuk mendapat persetujuan dan kemudian

                                 diajukan kepala Divisi Regional untuk diketahui dan

                                 diajukan kepada Direksi Perum Perhutani untuk
                                 diketahui sebelum diajukan kepada Dirjen BUK atas

                                 nama Menetri Kehutanan..


                            2) Mekanisme Penilaian dan Persetujuan RPKH

                                 Untuk memperoleh penilaian dan persetujuan pada
                                 dokumen     RKPH      ini,  Direksi  Perum     Perhutani

                                 mengusulkan dokumen RPKH ini kepada Direktur
                                 Jenderal BUK atas nama Menteri Kehutanan, yang

                                 selanjutnya     usulan     RKPH      yang     memenuhi
                                 persyaratan, Direktur Jenderal BUK atas nama
                                 Menteri Kehutanan memberikan persetujuan RPKH

                                 yang didelegasikan kepada Direktur Bidang Bina
                                 Usaha Hutan Tanaman. Namun bila usulan dokumen

                                 RPKH ini tidak memenuhi persyaratan, Direktur
                                 Jenderal    BUK    atas   nama     Menteri    Kehutanan
                                 mengembalikan usulan RPKH kepada Perusahaan.

                                 Dalam hal penilaian dan persetujuan dokumen buku

                                 RPKH ini (lihat gambar-24), Direktur Jenderal BUK
                                 atas nama Menteri Kehutanan dapat mendelegasikan
                                 kewenangannya kepada Direktur Bina Usaha Hutan

                                 Tanaman.

                                 Dokumen RPKH yang telah memperoleh persetujuan,
                                 dapat dilakukan revisi, namun tidak merubah jangka
                                 waktu RPKH sebelumnya dan dituangkan dalam

                                 bentuk persetujuan revisi RPKH. Revisi RPKH dapat
                                 dilakukan dalam hal terjadi:

                Hal | 124                  Pusdikbang SDM Perum Perhutani
   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142