Page 225 - BS ips9K13

2. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17
Agustus 1945, Indonesia belum memiliki kepala pemerintahan dan sistem
administrasi wilayah yang jelas. Setelah proklamasi kemerdekaan, segera
dibentuk kelengkapan pemerintahan dengan tujuan agar pembangunan dapat
berlangsung dengan baik.
Para pemimpin segera membentuk lembaga pemerintahan dan
kelengkapan negara sehari setelah proklamasi dikumandangkan. PPKI segera
menyelenggarakan rapat-rapat yang menghasilkan beberapa keputusan
penting sebagai berikut.

a. Pengesahan UUD 1945

Rapat PPKI beragendakan untuk menyepakati Pembukaan dan UUD
Negara Republik Indonesia. Piagam Jakarta yang dibuat oleh BPUPKI menjadi
rancangan awal, dan dengan sedikit perubahan disahkan menjadi UUD yang
terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh yang terdiri dari 37 Pasal, 4 Pasal
Aturan Peralihan dan 2 Ayat Aturan Tambahan disertai dengan penjelasan.
Dengan demikian, Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dalam
hidup bernegara dengan menentukan arahnya sendiri.

b. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Soekarno dan Hatta ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden pertama
Republik Indonesia secara aklamasi dalam musyawarah untuk mufakat.
Lagu kebangsaan Indonesia Raya mengiringi penetapan Presiden dan Wakil
Presiden terpilih.

c. Pembagian Wilayah Indonesia

Rapat PPKI tanggal 19 agustus 1945 memutuskan pembagian wilayah
Indonesia menjadi delapan provinsi di seluruh bekas jajahan Hindia Belanda.
Kedelapan provinsi tersebut adalah Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa
Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan.

d. Pembentukan Kementerian

Mr. Ahmad Subarjo melaporkan hasil rapat Panitia Kecil yang dipimpin
olehnya. Hasil rapat Panitia Kecil mengajukan adanya 13 kementerian. Pada
2 September 1945, dibentuk susunan kabinet RI yang pertama. Kabinet ini
merupakan kabinet presidensial yang bertanggung jawab kepada presiden.

Ilmu Pengetahuan Sosial 211