Page 14 - SK SEKJEN 685 TH 2013 - PEDOMAN KTI
P. 14

Pedoman Penyusunan dan Penilaian  Karya Tulis IImiah, Terjemahan, dan Saduran  Buku     Bab I
                    dan  Bahan Lainnya di Bidang Pemeriksaan



                                                              BABI
                                                      PENDAHULUAN







                    01   Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2006  tentang  Badan  Pemeriksa         Pemeriksa dan Tim
                                                                                                  Penilai memerlukan
                         Keuangan  (BPK)  menyatakan  bahwa  BPK  berwenang  membina
                                                                                                       acuan dalam
                         Jabatan  Fungsional  Pemeriksa  (JFP).  Untuk melaksanakan  amanat            penyusunan,
                         tersebut BPK menuangkannya dalam  Keputusan Sekretaris Jenderal                pengajuan,
                                                                                                      pengaksesan
                         BPK Nomor 292/K1X-XII1.2/6/2011  tentang  Petunjuk Teknis  Jabatan              informasi,
                         Fungsional  Pemeriksa  (Juknis  JFP).  Pemberlakuan  JFP  ditujukan          penilaian, dan
                                                                                                    penetapan angka
                         untuk  mendukung  terwujudnya  tujuan  strategis  BPK  dalam
                                                                                                     kredit terhadap
                         melaksanakan  pemeriksaan  secara  bebas,  mandiri,  dan  profesional      karya tulis ilmiah,
                         yang   didukung    oleh   Pemeriksa    yang    memiliki   integritas,      terjemahan,  dan
                         independensi, dan profesionalisme yang tinggi.                                   saduran
                    02   Pemberlakuan     JFP    mewajibkan     setiap   Pemeriksa     untuk
                         mengembangkan  kompetensi  yang  mendukung  tugas  pemeriksaan.
                         Diharapkan,    dengan    kompetensi    yang    memadai,     kualitas
                         pemeriksaan  yang  baik  dapat  tercapai.  Untuk  mengembangkan
                         kompetensi  Pemeriksa  ada  tiga  unsur  utama,  yaitu  pendidikan,
                         pemeriksaan,  dan pengembangan  profesi pemeriksaan.  Lebih  lanjut,
                         ketentuan  ini  mewajibkan  Pemeriksa  untuk  selalu  mengumpulkan
                         angka  kredit  baru  pada  setiap  periode  kenaikan  pangkatnya.
                         Diharapkan  melalui  ketentuan  ini,  pengetahuan  dan  keahlian
                         Pemeriksa akan tetap terjaga dan  bahkan  meningkat seiring dengan
                         pangkat  dan  jabatan  yang  disandangnya.  Salah  satu  kegiatan
                         pengembangan  profesi  pemeriksaan  yang  dapat  dilakukan  oleh
                         Pemeriksa  adalah  penyusunan  karya  tulis  ilmiah,  terjemahan,  dan
                         saduran buku dan bahan lainnya di  bidang pemeriksaan.
                    03   Karya tulis ilmiah,  terjemahan,  dan saduran  buku dan  bahan  lainnya
                         di  bidang  pemeriksaan  memiliki  beragam  bentuk  penyajian  sesuai
                         dengan  tujuan  penulisan  dan  media  penyajiannya.  Untuk  itu
                         dibutuhkan  suatu  pedoman  yang  dapat  mengakomodasi  berbagai
                         bentuk  karya  tulis  ilmiah,  terjemahan,  dan  saduran  sebagaimana
                         tertuang dalam JUknis JFP.
                    04   Pedoman     Penyusunan     dan   Penilaian   Karya    Tulis   IImiah,
                         Terjemahan,  dan  Saduran  Buku  dan  Bahan  Lainnya  di  Bidang
                         Pemeriksaan  (Pedoman) diharapkan menjadi  acuan  bagi  Pemeriksa
                         dalam  menyusun  karya  tulis  ilmiah,  terjemahan,  dan  saduran,  baik
                         dalam    hal   proses   penyusunan     dan    pengajuan,   maupun
                         pengaksesan  informasi  mengenai  hasil  penilaian  karya  tulis  ilmiah,
                         terjemahan,  dan  saduran.  Sedangkan  bagi  Tim  Penilai  Karya  Tulis
                         Ilmiah,  Terjemahan,  dan  Saduran  Buku  dan  Bahan  Lainnya  di
                         Bidang  Pemeriksaan (Tim  Penilai),  Pedoman menjadi standar dalam
                         menilai  dan  menetapkan  angka  kredit  terhadap  karya  tulis  ilmiah,
                         terjemahan,  dan saduran yang diajukan oleh Pemeriksa.











                    Direktorat Litbang                  Badan Pemeriksa Keuangan
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19