Page 15 - SK SEKJEN 685 TH 2013 - PEDOMAN KTI

Pedoman Penyusunan dan Penilaian Karya Tulis Ilmiah, Terjemahan, dan Saduran Buku Bab I
dan Bahan Lainnya di Bidang Pemeriksaan

05 Pedoman disusun dengan tujuan sebagai berikut: Tujuan penyusunan
Pedoman
a. menjadi acuan bagi Pemeriksa dalam menyusun dan
mengajukan karya tulis ilmiah, terjemahan, dan saduran buku
dan bahan lainnya di bidang pemeriksaan sesuai Juknis JFP
serta pengaksesan informasi mengenai hasil penilaiannya;
b. menjadi acuan bagi Tim Penilai dalam menilai karya tulis ilmiah,
terjemahan, dan saduran, sehingga terdapat standarisasi dalam
proses dan cara penilaiannya; dan

c. menghasilkan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan.

06 Pedoman berisi tentang pengertian dan jenis karya tulis ilmiah, Pedoman ini
mengatur
terjemahan, dan saduran; penyusunan dan penilaian karya tulis pengeriian, jenis,
ilmiah, terjemahan, dan saduran; tata cara pengajuan dan penilaian penyusunan, dan
karya tulis ilmiah, terjemahan, dan saduran; dan pengaksesan penilaian karya tulis
ilmiah, terjemahan,
keputusan penilaiannya. dan saduran

07 Dasar hukum yang melandasi Pedoman adalah sebagai berikut: Dasar hukum
penyusunan
a. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 4 Tahun 2010 Pedoman
tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa pad a Badan Pemeriksa
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 136);

b. Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor
31/SK/I-VII1.3/8/2006 tentang Tata Cara Pembentukan
Peraturan, Keputusan dan Naskah Dinas pad a Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia;

c. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor
39/KlI-VII1.3/7/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
d. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor
09/K/I-XII1.2/7/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara
Penyusunan atau Penyempurnaan Pedoman Pemeriksaan dan
Non Pemeriksaan;
e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2010 tentang Jabatan
Fungsional Pemeriksa dan Angka Kreditnya;
f. Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa
Keuangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
lIPB/X-XII1.2/12/2010 dan Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa dan
Angka Kreditnya; dan

Direktorat Litbang Badan Pemeriksa Keuangan 2