Page 2 - Laporan FGD DAK Fisik dan Dana Desa t42018
P. 2
[FGD Kebijakan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Melalui KPPN di
Daerah] Bengkulu, 22 Nopember 2018
LAPORAN PENYELENGGARAAN
Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Penyaluran DAK FISIK dan DANA DESA
Periode Triwulan III Tahun 2018
Sehubungan telah diselenggarakannya Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi
Penyaluran DAK FISIK dan DANA Desa Melalui KPPN di Daerah dapat dilaporkan sebagai
berikut :
A. Penyelenggaraan :
1. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Kebijakan Penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa Melalui KPPN di Daerah di Aula KPPN Bengkulu;
2. Penyelenggaraan kegiatan ini dihadiri oleh 25 peserta yang terdiri dari pejabat III serta
eselon IV pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, Biro Pengelolaan
Keuangan Provinsi Bengkulu, BPMPD Provinsi Bengkulu, BPKA/BPKAD/BKD/BPKD di
wilayah Bengkulu, BPMD di wilayah Bengkulu, Inspektur wilayah di Bengkulu dan para
Kepala KPPN lingkup Kantor Wilayah DJPBN Provinsi Bengkulu.
3. Focus Group Discussion (FGD) ini mengusung tema Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran
DAK FISIK dan DANA Desa Melalui KPPN periode Triwulan III Tahun 2018.
B. Latar Belakang :
Sejalan dengan meningkatnya alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)
dalam APBN dan masih besarnya peran TKDD sebagai sumber pendapatan APBD, pada
tanggal 4 April 2017 telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor
50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)
sebagaimana yang telah diubah dengan PMK-112/PMK.07/2017. PMK dimaksud
merupakan revisi dari PMK Nomor 187/PMK.07/2016 dimana terdapat beberapa perbaikan
ketentuan mengenai pengelolaan TKDD. Perbaikan terutama pada aspek/sisi
pengalokasian, penyaluran dan pelaporan, serta efektivitas penggunaan TKDD.
Dalam rangka transformasi kebijakan pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(TKDD), telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 yang
bertujuan untuk memperkuat efektivitas penganggaran dan pengalokasian TKDD dalam
mengatasi kesenjangan antar daerah dengan tetap menjaga kredibilitas APBN, memperbaiki
penyaluran Dana Transfer dan Dana Desa berdasarkan kinerja penyerapan dana dan
ketercapaian output untuk efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, meningkatkan kualitas
belanja infrastruktur di daerah melalui pengguanan Dana Transfer Daerah dan Dana Desa;
dan melaksanakan komitmen untuk mewujudkan pelayanan dasar publik yang berkualitas.
I R E K T O R A T P E N G E L O L A A N K A S N E G A R A
K A N W I L D J P B N P R O V I N S I B E N G K U L U Halaman 1
