Page 3 - Laporan FGD DAK Fisik dan Dana Desa t42018
P. 3
[FGD Kebijakan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Melalui KPPN di
Daerah] Bengkulu, 22 Nopember 2018
PMK Nomor 112/PMK.07/2017 berimplikasi pada 6 (enam) kebijakan strategis
pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa. Kebijakan strategis tersebut adalah :
pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) bersifat dinamis, sehingga besaran DAU per
daerah dan realisasi penyalurannya akan mengikuti perkembangan PDN Neto, penyaluran
TKDD berdasarkan kinerja penyerapan dan capaian output atas penggunaan TKDD yang
disalurkan pada tahun/tahap/triwulan sebelumnya, penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK)
Fisik dan Dana Desa, yang sebelumnya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan, sekarang dilakukan oleh KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara)
diseluruh Indonesia, penguatan peran gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah
dalam memberikan rekomendasi atas usulan kegiatan DAK Fisik dari kabupaten/kota,
penyempurnaan kriteria dalam pengalokasian Dana Insentif Daerah (DID) berdasarkan
indikaor tertentu; dan peningkatan kualitas belanja infrastruktur daerah untuk meningkatkan
pelayanan dasar publik yaitu dengan menggangarkan persentase tertentu dari dana transfer
ke daerah yang bersifat umum.
Implikasi keempat dari PMK Nomor 112/PMK.07/2017 yaitu adanya perubahan
penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa, yang sebelumnya
dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, sekarang dilakukan oleh
KPPN di daerah bertujuan untuk mendekatkan pelayanan Kementerian Keuangan kepada
Pemerintah Daerah, meningkatkan efisiensi koordinasi dan konsultasi antara Pemerintah
Daerah dengan Kementerian Keuangan, meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi,
serta analisis kinerja pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
Secara teknis penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui KPPN diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2017 tanggal 11 April
2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa pada
Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dengan dilaksanakannya perubahan penyaluran Dana
Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa, yang sebelumnya dilaksanakan oleh Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan, sekarang dilakukan oleh KPPN di daerah, dapat lebih
mendorong pertumbuhan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di
perdesaan.
C. Tujuan
Tujuan dilaksanakannya FGD Evaluasi Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan
Dana Desa Melalui KPPN Peeriode Triwulan III Tahun 2018 ,adalah untuk memetakan dan
mengidentifikasikan permasalahan/kendala dalam pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi
Khusus Fisik dan Dana Desa Melalui KPPN, agar dapat diruumuskan solusi atas
permasalahan dan kendala tersebut, mengingat periode tahun anggaran 2018 tinggal
I R E K T O R A T P E N G E L O L A A N K A S N E G A R A
K A N W I L D J P B N P R O V I N S I B E N G K U L U Halaman 2
