Page 40 - Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian

[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020

RANGKUMAN

Menurut rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dasar hukum
perkawinan bagi pegawai, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 10
tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai
Negeri Sipil sebagai mana telah dirubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 45 tahun1990. Ketentuan perkawinan bagi pegai
meliputi: a.Pegawai Negeri yang akan melangsungkan perkawinan
pertama, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada Pejabat
melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu)
tahun setelah perkawinan itu berlangsung, hal ini berlaku juga bagi
Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi duda/janda yang
melangsungkan perkawinan lagi b.Pegawai Negeri Sipil wanita tidak
diizinkanuntuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat c.Pegawai Negeri
Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau
dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan
perkawinan yang sah. Azas-azas (prinsip-prinsip) yang berkaitan
dengan perkawinan pegawai sesuai Undang-Undang No.1 Tahun
1974, meliputi: a.Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga
yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling
membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat
mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai
kesejahteraan spiritual dan materiil; b.Suatu perkawinan adalah sah
bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya,
dan tiap-tiap perkawinan harus di catat, menurut peraturan
perundangundangan yang berlaku; c.Menganut azas monogamy;
d.Calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat
melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan
perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan
mendapat keturunan yang baik dan sehat; e.Mempersulit terjadinya
perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alas
analasan tertentu serta harus dilakukan di depan siding pengadilan;
f.Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan

37