Page 37 - Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian
P. 37
[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020
perceraian untuk melakukan perceraian, dan atau untuk beristri
lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3
(tiga) bulan setelah ia menerima permintaan izin atau
pemberitahuan adanya gugatan perceraian.
Pejabat yang tidak memberikan keputusan terhadap permintaan
izin perceraian atau tidak memberikan surat keterangan atas
pemberitahuan adanya gugatan perceraian, dan atau tidak
memberikan keputusan terhadap permintaan izin untuk beristri
lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3
(tiga) bulan setelah ia menerima izin atau pemberitahuan adanya
gugatan perceraian.
PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang: a) PNS yang akan
beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu
dari Pejabat. b) Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin
untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan
kepada Pejabat. c) Setiap atasan yang menerima surat permintaan
izin untuk beristri lebih dari seorang, wajib menyampaikan kepada
pejabat melalui saluran hirarki selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan
terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin tersebut.
d) Setiap pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya
3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan
izin tersebut. e) Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat
diberikan oleh Pejabat.
PNS wanita tidak diijinkan menjadi isteri kedua, ketiga, keempat:
a) PNS wanita tidak diizinkan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat. b)
Seorang wanita yang berkedudukan sebagai isteri
kedua/ketiga/keempat dilarang menjadi PNS. c) PNS wanita yang
akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari pria bukan PNS wajib
memperoleh ijin tertulis dari Pejabat dan memenuhi syarat sesuai
Romawi V angka 3SE BAKN No. 08/SE/1983. SANKSI :PNS Wanita
yang menjadi istri kedua/ketiga/keempat dijatuhi hukuman disiplin
34
