Page 33 - Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian

[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020

BAB IV
PERATURAN PERKAWINAN

PEGAWAI

A. Memahami peraturan perkawinan pegawai
1. Pengertian Perkawinan.

Soerjono Wignjodipoero, 1990
menyatakan perkawinan adalah salah satu

peristiwa yang sangat penting dalam

penghidupan masyarakat kita, sebab
perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal

mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak,

saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka
masing-masing. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara

pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan
tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
(Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974).

2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang mengatur tentang perkawinan bagi

pegawai adalah:
a) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990
tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai

Negeri Sipil.
b) Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara

Nomor 08/SE/1983 dan Nomor 48/SE/1990 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun

30