Page 150 - Kunjungan Kerja Kepala Badan POM ke Instalasi Farmasi Pemerintah_Neat
P. 150
Kemarin, Penny meninjau langsung kesiapan distribusi vaksin ke Instalasi Farmasi
Pemerintah (IFP) Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, dan Puskesmas
Kutawaringin.
”Pendataan oleh UPT Badan POM menunjukkan IFP Provinsi Jawa Barat telah
melaksanakan pengelolaan vaksin dengan baik sesuai dengan standar,”
ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian
meminta pemda all out dalam mendukung program vaksinasi. Untuk memantik
semangat pemda, Tito menyiapkan Dana Insentif Daerah (DID) untuk pemda yang
berprestasi dalam program vaksinasi.
“Kalau nanti ada daerah-daerah yang kami anggap berprestasi dalam program
vaksinasi ini, maka kami akan usulkan kepada Menkeu agar mereka mendapatkan
dana insentif,” ujarnya dalam Rakor dengan Bupati dan Walikota se-
Indonesia melalui video conference, Jumat (29/1).
Tito menuturkan, kecepatan menjadi kunci dalam program vaksinasi untuk
memunculkan kekebalan kelompok atau herd immunity. Oleh karenanya, perlu
kerja sama yang baik antara pusat dan daerah.
Sebab, meski pengadaan wilayah pemerintah pusat, tetapi untuk proses distribusi
tentu dibutuhkan peran pemerintah daerah. Oleh karena perlu diciptakan iklim yang
kompetitif untuk menggenjot kinerja Pemda. Tito mengapresiasi pemerintah daerah
yang proaktif, cepat dan tanggap dalam melakukan vaksinasi.
“Kita semua perlu belajar kepada kepala daerah tersebut. Apa resepnya, sehingga
bisa cepat,” imbuhnya. Dalam kesempatan itu, Mendagri meminta kepala daerah
membuat terobosan dalam mendistribusikan vaksin. Agar dapat dilaksanakan
dengan cepat, lancar, dan aman, terutama menyangkut cold chain atau rantai
dingin.
Dia juga menginstruksikan Pemda berkoordinasi dengan TNI/Polri untuk dapat
membantu aspek pengamanan dan penyaluran. Sementara itu, terkait penargetan
masyarakat yang diprioritaskan mendapat program vaksinasi, Mendagri meminta
Pemda untuk mengatur secara teliti.
Tak lupa, Tito juga mengimbau kepala daerah melaksanakan refocusing dan
realokoasi anggaran untuk kepentingan Covid-19, dapat menggunakan mata
anggaran kesehatan atau anggaran Belanja Tak Terduga (BTT). Termasuk
anggaran dukungan untuk program vaksinasi.
Sementara itu terkait cakupan vaksinasi yang belum maksimal mendapat kritikan
dari legislatif. Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyatakan sangat
prihatin. Menurutnya, Kemenkes harus lebih sigap.
”Jika data yang jadi soal, Apakah setiap program selalu diawali dengan pencarian
data baru?” katanya. Dia mengamini pernyataan Menkes Budi Gunadi Sadikin yang
menyatakan kapok mengggunakan data kemenkes. Sebab nyatanya data nakes
saja di Indonesia tidak dimiliki. ”Ini tata kelola birokrasi yang tidak efektif dan
efisien,” imbuhnya.
