Page 45 - MAPOM_Vol6_No1_2024
P. 45
Ruang Tamu
Mau mulai bisnis produk kosmetik,
INFORMASI gimana cara dapat izin edar -nya, ya?
dan Ramallah, Palestina). Peraturan Iklan suplemen kesehatan
Mustofa Alnadi mengakui yang sesuai ketentuan itu kayak gimana sih?
bahwa pelatihan bagi sumber daya Seputar Biaya pendaftaran produk pangan olahan kalau
manusia (SDM) otoritas obat dan mau dapat izin edar BPOM, mahal gak sih?
makanan di Palestina merupakan Obat dan
hal penting untuk membantu Kalau mau beli obat dari luar negeri, ada
membangun kapasitas otoritas ketentuannya gak sih?
regulasi Palestina. “Pelatihan ini Makanan
akan membantu memperbaiki situasi
dan meningkatkan kemandirian
kami,” ujarnya. Sebagian besar
Indonesia, dalam hal ini BPOM didukung Duta Besar Indonesia untuk Yordania dan topik pelatihan yang dibahas serta
Palestina, siap bermitra dengan Pemerintah Palestina dalam membangun badan pengalaman-pengalaman yang Jaringan Dokumentasi
pengawas yang kuat dan independen.
dibagikan BPOM, termasuk terkait
dua komponen utama Palestina, yaitu tersebut, antara lain program laboratorium, memiliki pengaruh besar JDIH dan Informasi Hukum
Tepi Barat dan Gaza, donasi yang dikirim Strengthening Cooperation in the Field pada otoritas regulasi Palestina dan
berbagai pihak belum dapat disampaikan of Drug Control through Knowledge sangat bermanfaat untuk SDM otoritas
sepenuhnya kepada rakyat Palestina. Sharing (14–19 Oktober 2018 di Palestina.
“Kami sedang berusaha sebaik mungkin Jakarta); pelatihan Good Regulatory Melalui dukungan tanpa batas
untuk menyampaikan dukungan bagi Practice in Medicine (5–6 Oktober 2019 tersebut, Palestina dapat merasakan
rakyat kami di Gaza,” ungkap Mustofa di Amman, Yordania); Virtual Training kehangatan dan keramahan dari
Alnadi. Program KSS bagi Regulator Obat dan masyarakat dan pemerintah Indonesia.
Makanan Palestina (23–25 November Ia menutup wawancara dengan
Kemandirian Otoritas Palestina 2020 di Jakarta, Indonesia dan kembali menyampaikan terima kasih
Sejak 2018, BPOM telah aktif Ramallah, Palestina); dan Virtual Training yang mendalam kepada masyarakat
menyelenggarakan beberapa pelatihan lanjutan Program KSS bagi Regulator Indonesia atas dukungannya yang mau
teknis untuk peningkatan kapasitas Obat dan Makanan Palestina (20–22 berdiri bersama rakyat Palestina untuk
regulator Palestina. Berbagai pelatihan September 2022 di Jakarta, Indonesia membangun kembali negeri Palestina.n
Harapan Indonesia untuk Palestina
ada kesempatan kunjungan ke bahwa pemerintah Palestina menghadapi
Amman, Yordania beberapa waktu banyak tantangan dalam menyediakan
lalu, BPOM sempat berbincang layanan kesehatan, terutama di Tepi
Pdengan Duta Besar RI untuk Barat yang masih diduduki Israel. Hal ini
Yordania dan Palestina Ade Padmo terus menunda upaya Palestina untuk
Sarwono. Ia menyebut ada 3 bentuk memberikan layanan kesehatan terbaik
dukungan yang selama ini diberikan bagi warganya karena adanya penjagaan
oleh Indonesia kepada Palestina, yaitu ketat pada sistem pengawasan obat-
dukungan politik pemerintah Indonesia obatan. Untuk itu, program peningkatan
terhadap perjuangan Palestina, bantuan kapasitas melalui pelatihan dari BPOM
kemanusiaan baik kepada warga Palestina diharapkan dapat semakin meningkatkan
di Gaza maupun para pengungsi Palestina pengetahuan dan kompetensi pejabat
di Yordania, dan peningkatan kapasitas Kementerian Kesehatan Palestina.
pemerintah Palestina. Lebih rinci, ia mengatakan bahwa
“Itu semua merupakan bagian dari pihaknya terus mengupayakan berbagai
dukungan komprehensif Indonesia terhadap inisiatif agar pemerintah dan bangsa
perjuangan rakyat Palestina. Jadi bukan Indonesia dapat terus memberikan manfaat
sekadar politik, bukan sekadar bantuan bagi rakyat Palestina. “Indonesia akan
kemanusiaan, tapi terutama bantuan terus membangun kerja sama yang positif
capacity building,” tuturnya. dengan Yordania dan Palestina,” tegas Ade
Ade Padmo Sarwono
Duta Besar RI untuk Yordania dan Palestina Ade Padmo Sarwono mengungkap kan Padmo Sarwono.n
46 47
47
47
46
Vol.6/No.1/2024
V ol.6/No.1/2024 V V ol.5/No.4/2023
Vol.6/No.1/2024
ol.6/No.1/2024
