Page 115 - 04 Panggung Seumur Jagung

PENUTUP

• Demi mencapai cita-cita kemakmuran bersama Asia Timur
Raya, Jepang mengeluarkan berbagai propaganda. Salah
satunya melalui pendidikan untuk menanamkan doktrinnya.

• Pendidikan pada masa Jepang digunakan sebagai alat untuk
menyebarkan ideologi Hakko Ichiu, yang berarti Delapan Penjuru
Dunia Di Bawah Satu Atap. Pada masa pendudukan Jepang
sistem sekolah mengalami beberapa perubahan. Salah satunya
ialah penghapusan penggolongan berdasarkan status sosial.
• Sejak saat itu penggunaan istilah dan bahasa Jepang mulai
mendominasi. Jepang juga tetap memandang perlu melatih
guru-guru agar memiliki keseragaman pengertian tentang
maksud dan tujuan pemerintahannya. Para siswa diwajibkan
menerapkan kurikulum dan sejumlah aturan, seperti menyanyikan
lagu “Kimigayo”, mengibarkan bendera “Hinomaru”, setiap
pagi wajib mengucapkan sumpah setia pada Jepang dan kaisar,
melaksanakan taiso (senam), latihan militer, dan kinnoyoshi (kerja
104
bakti membersihkan asrama militer, menanam jarak, dsb).
Literasi Nasional • Jepang memopulerkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa
resmi kedua setelah bahasa Jepang. Seluruh komunikasi di
Indonesia dikendalikan oleh Pemerintah Jepang. Indonesia
tertutup bagi dunia luar maupun ke dalam wilayah Indonesia
sendiri. Banyak media digunakan untuk memopulerkan bahasa,
selain siaran radio, pendidikan, surat kabar, juga kesenian.
• Pada 1 April, Jepang membentuk Keimin Bunka Shidoso yaitu pusat
kebudayaan di bawah naungan Sedenbu. Lembaga ini bergerak di
lima bidang, yakni kesusteraan, lukisan, musik, sandiwara, dan film.

• Keimin Bunka Shidoso dibentuk sebagai alat untuk membangun
dan memimpin kebudayaan di Tanah Jawa. Adapun jenis berbagai
kegiatan, seperti lagu, film, sandiwara, seni rupa, dan sastra diawasi
oleh lembaga tersebut. Jepang menerapkan sistem sensor ketat
dalam berbagai kegiatannya. Setiap karya atau kesenian wajib
memasukkan unsur propaganda, baik dalam dialog, isi, atau tema.
• September 1942, Pemerintah Tokyo memperbaiki peraturan
sementara berdasarkan Nanpo Eiga Kosaku Yoryo (Kerangka
Propaganda Film di Wilayah Selatan). Peraturan tersebut
dimaksudkan untuk merumuskan suatu kebijakan dalam perfilman