Page 264 - Menabung_Ebook

system, kedua menyederhanakan izin. Jika dua hal tersebut bisa dilakukan, niscaya
akan mempercepat inklusi keuangan yang diharapkan oleh pemerintah. Presiden juga
mengatakan perluasan inklusi keuangan sangat diperlukan untuk memudahkan seluruh
rakyat Indonesia mengakses perbankan dan menggunakan jasa keuangan. Pemerintah
ingin semua orang bisa mengakses ke perbankan dan akses ke sektor keuangan yang ada
secara sederhana dan cepat.

Untuk mewujudkan keuangan inklusif, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) telah menyelenggarakan dua program inklusi keuangan secara terpisah, yaitu Layanan
Keuangan Digital (LKD) yang diselenggarakan BI sejak Juli 2014 dan Layanan Keuangan
Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) yang diselenggarakan OJK
sejak Maret 2015.

LKD diselenggarakan oleh BI untuk memudahkan dan memastikan layanan keuangan di
seluruh wilayah Indonesia. Melalui LKD, BI mengajak masyarakat yang belum bersentuhan
dengan bank agar bisa terlibat dalam sistem transaksi keuangan. LKD sebenarnya adalah
kelanjutan dari dari uji coba branchless banking yang sebelumnya dilakukan oleh BI pada
Mei 2013. Uji coba branchless banking dilakukan dengan memanfaatkan animo masyarakat
yang tinggi terhadap penggunaan telepon genggam. Perusahaan telekomunikasi pun
dipilih sebagai rekan kerja sama. LKD merupakan aktivitas pelayanan berbentuk jasa
pembayaran dan keuangan yang dilakukan melalui kantor nonfisk non-fisik. Dengan kata
Masa Depan Budaya Menabung Target utama program layanan ini adalah masyarakat yang belum mengetahui atau belum
lain layanan ini bertumpu pada teknologi seperti telepon seluler, website dan jasa pihak
ketiga (agen). LKD dapat juga diartikan sebagai transaksi tanpa uang kertas atau koin.

memiliki akses perbankan (unbankable).

Dengan berjalannya dua program inklusi keuangan tersebut, masyarakat terkadang
mempertanyakan perbedaan antara program LKD dari BI dan Laku Pandai dari OJK.
Pasalnya, keduanya sama-sama bertujuan menyentuh penduduk di wilayah terpencil.
Selain itu, keduanya juga menggunakan agen sebagai perantara. Bank Indonesia
menjelaskan bahwa LKD fokus untuk masyarakat kelas bawah untuk menerima bantuan
sosial dan menyediakan fasilitas transaksi pembayaran. Semenatara itu, Laku Pandai fokus
pada akses masyarakat untuk membuka tabungan di bank. Kendati keduanya memiliki
perbedaan dalam menyasar penduduk di wilayah terpencil, pada akhirnya kedua program
ini memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu memberi kesempatan masyarakat membuka
254 tabungan di bank.

Dualisme sistem pelayanan LKD dan Laku Pandai, pada akhirnya harus segera
diharmonisasi agar dapat bersinergi satu sama lain. Selain itu, Presiden Joko Widodo telah
memasang target inklusi keuangan sebesar 75 persen pada 2019 yang harus diwujudkan
secara bersama oleh pemerintah, khususnya OJK dan BI. Kedua otoritas moneter dan
keuangan negara tersebut, pada saat ini tengah menyiapkan terobosan baru, yaitu
mengintegrasikan LKD dan Laku Pandai, terutama pada tingkatan keagenan dan produk
sehingga mempercepat inklusi keuangan nasional.