Page 19 - demo
P. 19
12
Beberapa penyempurnaan pokok dalam tahun 2016. Pengenaan tarif sampai dengan
UU No 9 tahun 2018 tentang PNBP ini meliputi Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sendiri
lima hal yaitu (i) pengelompokkan objek; (ii) diatur pada pasal 13.
pengaturan tarif; (iii) tata kelola; (iv) pengawasan; Ketiga, penyempurnaan tata kelola PNBP
dan (v) hak Wajib Bayar. antara lain pengaturan kewajiban Instansi Penge-
Terkait pengelompokan objek, PNBP lola PNBP untuk melakukan veri�ikasi dan penge-
terbagi dalam enam klaster, yaitu pemanfaatan lolaan piutang, serta pemanfaatan teknologi dalam
sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan rangka pengelolaan PNBP untuk peningkatan
kekayaan negara dipisahkan (KND), pengelolaan layanan dan e�isiensi. Kewajiban Instansi Pengelo-
barang milik negara, pengelolaan dana, dan hak la PNBP untuk melakukan veri�ikasi dan pengelo-
negara lainnya. Pengklasteran ini digunakan laan piutang sendiri diatur pada pasal 27.
sebagai pedoman untuk menetapkan jenis dan Keempat, penguatan fungsi pengawasan
tarif PNBP guna mengoptimalkan penerimaan dilaksanakan dengan melibatkan aparat pengawas
negara yang berasal dari PNBP dengan tetap intern pemerintah, sehingga dapat meminimalkan
memperhatikan karakteristik masing-masing pelanggaran atas keterlambatan atau tidak
objek PNBP, prinsip keadilan, dan menjaga kuali- disetornya PNBP ke Kas Negara oleh Wajib Bayar,
tas layanan pada masyarakat. Pengelompokan Instansi Pengelola PNBP, dan Mitra Instansi Penge-
objek PNBP sendiri diatur pada Pasal 4 ayat 1. lola serta penggunaan langsung di luar mekanisme
Kedua, mengenai pengaturan tarif PNBP. APBN oleh Instansi Pengelola PNBP. Penguatan
Pertimbangan tarif, melihat dari sisi dampak fungsi pengawasan sendiri diatur pada pasal 45
pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia dan pasal 46
usaha, pelestarian alam dan lingkungan, sosial Kelima, penyempurnaan ketentuan yang
budaya, serta aspek keadilan, termasuk penguatan terkait dengan hak Wajib Bayar antara lain pembe-
landasan hukum dalam rangka pemberian kebija- rian keringanan berupa penundaan, pengangsu-
kan pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol ran, pengurangan, dan pembebasan dengan mem-
rupiah) atau 0% (nol persen) untuk kondisi perhatikan kondisi di luar kemampuan Wajib
tertentu. Kebijakan tersebut antara lain ditujukan Bayar atau kondisi kahar, kesulitan likuiditas, dan
untuk masyarakat tidak mampu, pelajar/maha- kebijakan Pemerintah. Terkait keringan Wajib
siswa, penyelenggaraan kegiatan sosial, usaha bayar atas PNBP tertuang pada pasal 62.
mikro, kecil, dan menengah, kegiatan keagamaan, Dengan adanya penyempurnaan pokok
kegiatan kenegaraan, dan keadaan di luar kemam- tersebut, diharapkan bahwa target Pendapatan
puan Wajib Bayar atau kondisi kahar. Negara Bukan Pajak tahun 2020 sebesar Rp. 359,3
Di samping itu, penetapan jenis dan tarif Triliun dapat tercapai secara maksimal, dan
PNBP memungkinkan dilakukan dengan Peraturan tentunya akan berbanding lurus dengan peningka-
Menteri Keuangan, khususnya untuk tarif atas tan kualitas pelayanan publik itu sendiri.
layanan PNBP yang bersifat dinamis untuk menja-
ga kualitas pelayanan dan percepatan penyesuaian
terhadap nilai wajar dan harga pasar. Dengan
adanya penambahan klausul terkait tarif sampai
dengan Rp0,00 (nol rupiah) ini yang sebelumnya
tidak ada dalam Undang-Undang No. 20 tahun
1997 tentunya akan menjadi payung hukum yang
melengkapi Peraturan Pemerintah No. 15 tahun
2016 sebelumnya, sehingga seharusnya Peraturan
Menteri yang merupakan turunan atau terkait
Juklak PNBP dapat mengacu dari 2 Regulasi terse-
but, yaitu UU No. 9 tahun 2018 dan PP No. 15
| Edisi 2019 19
