Page 596 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN
P. 596

- 48 -


                                LAMPIRAN II
                                PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
                                REPUBLIK INDONESIA
                                NOMOR 31 TAHUN 2021
                                TENTANG
                                PENGENAAN  SANKSI ADMINISTRATIF  DI BIDANG
                                KELAUTAN DAN PERIKANAN

                            BENTUK DAN FORMAT
                         SURAT PAKSAAN PEMERINTAH


                                KOP INSTANSI


                                     … , ... (Tempat, tanggal/bulan/tahun)
          Nomor     : …
          Lampiran   : … berkas
          Hal      : Paksaan Pemerintah


          Yth.
          … (Nama Orang/Perusahaan)
          … (Alamat)

             Sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh …, yaitu (Jenis
          Pelanggaran) maka berdasarkan Pasal ... ayat (...) Peraturan Menteri
          Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi
          Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan, telah memenuhi unsur
          untuk dikenakan  sanksi administratif paksaan pemerintah  berupa …
          kepada:
          Nama Orang/Perusahaan : ...
          NIB               : ...
          Nama Penanggung Jawab : ...
          Alamat            : ...

               Paling lama dalam jangka waktu … hari kerja sejak tanggal ditetapkan
          surat pengenaan paksaan pemerintah ini Saudara wajib melakukan:
          1. ...
          2. ...



                              DITJEN PSDKP
                                   586
   591   592   593   594   595   596   597   598   599   600   601