Page 606 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

- 58 -

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
SURAT PERINTAH PEMBONGKARAN BANGUNAN

KOP INSTANSI

SURAT PERINTAH PEMBONGKARAN BANGUNAN

Atas usaha/pelaku usaha sebagai berikut:

1. Nama Pelaku Usaha : …
2. Jenis Usaha/Kegiatan : …
3. Alamat : …
Diperintahkan kepada:
No Nama Jabatan NIP Instansi
1.
2.
3.

Untuk:
1. melakukan paksaan pemerintah berupa pembongkaran bangunan
kepada pelaku usaha tersebut di atas guna pencegahan kerusakan
dan/atau kerugian dan pemulihan kerusakan dan/atau kerugian,
terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya;
2. pembongkaran bangunan dimaksud harus dilaksanakan maksimal
3x24 jam setelah surat perintah ini diterima; dan
3. dalam jangka waktu maksimal 2x24 jam setelah bangunan dibongkar,
berita acara pembongkaran harus ditandatangani.

DITJEN PSDKP
596