Page 610 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

- 62 -

LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
SURAT PERINTAH PAKSAAN PEMERINTAH TINDAKAN LAIN

KOP INSTANSI

SURAT PERINTAH
TINDAKAN LAIN YANG BERTUJUAN UNTUK MENGHENTIKAN
PELANGGARAN DAN TINDAKAN MEMULIHKAN KELESTARIAN SUMBER
DAYA IKAN DAN LINGKUNGANNYA
Nomor : …

Bahwa sebagai tindak lanjut pengawasan berdasarkan berita acara Nomor:
… atas usaha/pelaku usaha sebagai berikut:

1. Nama Pelaku Usaha : …
2. Jenis Usaha/Kegiatan : …
3. Alamat : …
Diperintahkan kepada:
No Nama Jabatan NIP Instansi
1.
2.
3.

Untuk:
1. melakukan paksaan pemerintah berupa tindakan lain kepada pelaku
usaha tersebut di atas guna pencegahan kerusakan dan/atau kerugian
dan pemulihan kerusakan dan/atau kerugian, terhadap sumber daya
ikan dan lingkungannya;
2. paksaan pemerintah tindakan lain dimaksud harus dilaksanakan
maksimal 3x24 jam setelah surat perintah ini diterima; dan
3. dalam jangka waktu maksimal 2x24 jam berita acara paksaan
pemerintah tindakan lain harus ditandatangani.

DITJEN PSDKP
600