Page 610 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN
P. 610

- 62 -


                                LAMPIRAN X
                                PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
                                REPUBLIK INDONESIA
                                NOMOR 31 TAHUN 2021
                                TENTANG
                                PENGENAAN  SANKSI ADMINISTRATIF  DI BIDANG
                                KELAUTAN DAN PERIKANAN

                            BENTUK DAN FORMAT
                SURAT PERINTAH PAKSAAN PEMERINTAH TINDAKAN LAIN

                               KOP INSTANSI

                              SURAT PERINTAH
               TINDAKAN LAIN YANG BERTUJUAN UNTUK MENGHENTIKAN
            PELANGGARAN DAN TINDAKAN MEMULIHKAN KELESTARIAN SUMBER
                        DAYA IKAN DAN LINGKUNGANNYA
          Nomor         : …

          Bahwa sebagai tindak lanjut pengawasan berdasarkan berita acara Nomor:
          … atas usaha/pelaku usaha sebagai berikut:

          1.  Nama Pelaku Usaha   :  …
          2.  Jenis Usaha/Kegiatan   :  …
          3.  Alamat          :  …
          Diperintahkan kepada:
           No     Nama        Jabatan      NIP        Instansi
           1.
           2.
           3.

          Untuk:
          1.   melakukan paksaan pemerintah berupa tindakan lain kepada pelaku
             usaha tersebut di atas guna pencegahan kerusakan dan/atau kerugian
             dan pemulihan kerusakan dan/atau kerugian, terhadap sumber daya
             ikan dan lingkungannya;
          2.   paksaan pemerintah tindakan lain dimaksud harus  dilaksanakan
             maksimal 3x24 jam setelah surat perintah ini diterima; dan
          3.   dalam jangka waktu maksimal 2x24 jam berita acara  paksaan
             pemerintah tindakan lain harus ditandatangani.




                              DITJEN PSDKP
                                   600
   605   606   607   608   609   610   611   612   613   614   615