Page 614 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

- 66 -

LAMPIRAN XII
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
PENETAPAN DENDA ADMINISTRATIF

KOP INSTANSI

…, ... (tempat, tanggal/bulan/tahun)
Nomor : …
Lampiran : … berkas
Hal : Denda Administratif

Yth.
… (Nama Orang/Perusahaan)
… (Alamat)

Sehubungan dengan pelanggaran/tidak dilaksanakannya kewajiban
dalam surat teguran/peringatan tertulis atau paksaan pemerintah yang
dilakukan oleh perusahaan/Saudara …, yaitu … maka berdasarkan Pasal …
ayat (…) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021
tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan,
perusahaan Saudara telah memenuhi unsur untuk dikenakan sanksi
administratif berupa denda administratif sebesar Rp. … (… rupiah) kepada:
Nama Orang/Perusahaan : …
NIB : …
Nama Penanggung Jawab : …
Alamat : …
Paling lama dalam waktu … hari kerja sejak tanggal ditetapkan
pengenaan denda administratif ini Saudara wajib melakukan pembayaran
denda administratif untuk disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan
negara bukan pajak yang dilakukan secara tunai maupun non tunai.

DITJEN PSDKP
604