Page 743 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

- 113 -

Pasal 133 dilaksanakan oleh lembaga pemerintah,
pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan
usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau
masyarakat.
(2) Program Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal
Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mendapatkan pengesahan dari Direktur Jenderal.
(3) Program Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal
Perikanan yang terkait dengan keselamatan pelayaran
mendapatkan pengesahan dari Direktur Jenderal
setelah mendapatkan persetujuan dari direktur
jenderal yang memiliki tugas teknis di bidang
perhubungan laut pada kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pelayaran.
(4) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan berdasarkan hasil audit.
(5) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilaksanakan oleh komite pengesahan yang
personilnya berasal dari unsur Direktorat Jenderal
dan Badan.
(6) Komite pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 142
(1) Program Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal
Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141
ayat (2) harus memenuhi standar:
a. isi;
b. proses;
c. kompetensi kelulusan;
d. pendidikan dan tenaga kependidikan;
e. prasarana dan sarana;
f. pengelolaan;
g. penilaian pendidikan; dan
h. pembiayaan.

DITJEN PSDKP
733