Page 746 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN
P. 746

- 116 -

                                     Bagian Kelima
                            Bimbingan Teknis Awak Kapal Perikanan

                                       Pasal 146
                     (1)  Sertifikat Keterampilan  Awak  Kapal Perikanan  dapat
                         diperoleh melalui Bimbingan Teknis.
                     (2)  Sertifikat  Keterampilan  Awak  Kapal  Perikanan
                         sebagaimana dimaksud  pada  ayat (1)  terdiri atas
                         sertifikat:
                         a.   Basic Safety Training Fisheries (BST-F) Tingkat II;
                         b.   kecakapan nelayan;
                         c.   kecakapan nelayan bidang nautika;
                         d.   kecakapan nelayan bidang teknika;
                         e.   operasional Penangkapan Ikan;
                         f.   keterampilan penanganan ikan;
                         g.   refrigerasi penyimpanan ikan; dan
                         h.   perawatan mesin Kapal Perikanan.

                                       Pasal 147
                     (1)  Penyelenggaraan Bimbingan  Teknis  sebagaimana
                         dimaksud dalam Pasal  146  dilaksanakan oleh
                         pemerintah  pusat,  pemerintah daerah, dan lembaga
                         lainnya.
                     (2)  Lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
                         merupakan sekolah menengah kejuruan yang memiliki
                         jurusan nautika  Kapal Penangkap Ikan dan/atau
                         jurusan teknika Kapal Penangkap Ikan.
                     (3)  Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud  pada ayat
                         (1)  harus  mendapatkan persetujuan dari Direktur
                         Jenderal.

                                       Pasal 148
                     (1)  Penyelenggaraan Bimbingan Teknis  sebagaimana
                         dimaksud dalam Pasal  147  ayat (1)  harus memenuhi
                         standar:
                         a.   instruktur;
                         b.   sarana dan prasarana;


                              DITJEN PSDKP
                                   736
   741   742   743   744   745   746   747   748   749   750   751