Page 876 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

- 249 -

b) DAERAH PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN DARAT
KODE DAERAH PENANGKAPAN IKAN
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
411
Perairan Darat 411
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
412 Perairan Darat 412
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
413 Perairan Darat 413
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
421 Perairan Darat 421
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
422 Perairan Darat 422
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
431 Perairan Darat 431
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
432
Perairan Darat 432
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
433 Perairan Darat 433
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
434 Perairan Darat 434
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
435 Perairan Darat 435
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
436 Perairan Darat 436
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
437
Perairan Darat 437
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
438
Perairan Darat 438
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
439
Perairan Darat 439
Tidak
diberikan Kapal Pengangkut Ikan
kode

c) JALUR PENANGKAPAN IKAN
KODE JALUR PENANGKAPAN IKAN
J1A Jalur IA (0 - 2 mil laut)
J1B Jalur IB (> 2 - 4 mil laut)
J2 Jalur II (> 4 - 12 mil laut)
J3 Jalur III (> 12 - 200 mil laut)
Penangkapan ikan di laut lepas, penangkapan ikan di
Tidak
diberikan perairan daratan, Kapal Pengangkut Ikan, Kapal Latih
Kode Perikanan, Kapal Penelitian/Eksplorasi, dan Kapal
Penangkap Ikan milik Nelayan Kecil

DITJEN PSDKP

866