Page 18 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia,

Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan
Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

C. MATERI MUATAN
Pertanyaan 10

Pada bagian mana perumusan norma dimuat dalam suatu peraturan perundang-
undangan?

Jawaban:
Rumusan norma peraturan perundang-undangan dimuat dalam batang tubuh

peraturan perundang-undangan yang dikelompokkan ke dalam:
1. ketentuan umum;

2. materi pokok yang diatur;
3. ketentuan pidana (jika diperlukan);

4. ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan

5. ketentuan penutup.

Uraian pengelompokan norma peraturan perundang-undangan:
1. ketentuan umum

Ketentuan umum memuat:
a. batasan pengertian atau definisi;

b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau

definisi; atau
c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa

pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas,

maksud, dan tujuan dapat dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

2. materi pokok yang diatur
a. Materi muatan dirumuskan dalam bentuk pasal (dan ayat jika diperlukan)

dan pengelompokannya disesuaikan dengan kriteria yang dijadikan
dasar pembagian, misalnya berdasarkan hak atau kepentingan yang

18