Page 15 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk

mendapat persetujuan bersama. Jika rancangan undang-undang itu tidak
mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh

diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat pada masa itu.

Yang dimaksud dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden
dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Sesuai dengan ketentuan

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, peraturan pemerintah pengganti undang-undang digunakan untuk

mengatur hal ihwal kegentingan yang memaksa.
10

Untuk menyusun suatu rancangan peraturan peraturan pemerintah

pengganti undang-undang, berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan
Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (selanjutnya disebut Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014),

Presiden menugaskan penyusunan rancangan peraturan pemerintah

pengganti undang-undang kepada menteri yang tugas dan
tanggungjawabnya sesuai dengan materi yang akan diatur dalam peraturan

pemerintah pengganti undang-undang sebagai pemrakarsa. Menteri yang
ditugaskan untuk menyusun rancangan peraturan pemerintah pengganti

undang-undang tersebut berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian

dan/atau pimpinan lembaga terkait.

Catatan:

Bahwa kewenangan koordinasi atau pelaksanaan pada perencanaan,

pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, persiapan
pembahasan, serta pengundangan merupakan kewenangan menteri atau

kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pembentukan peraturan perundang-undangan. Selama

10
Ibid, Pasal 1 angka 4
15