Page 14 - Smart Pocket Book SE-2 2021

5. Perubahan status hukum yang dimaksud:

a. Penetapan penataan organisasi
b. Pengusulan penataan organisasi kepada instansi lain

terkait

c. Penetapan peringkat jabatan structural dan
fungsional

d. Pengusulan pembentukan dan penggunaan jabatan

Untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas, fungsinal kepada instansi lain terkait

pejabat yang berwenang menandatangani surat e. Pengusulan pembentukan dan penggunaan jabatan
perintah dapat melimpahkan kewenangan fungsional kepada instansi lain terkait.

penandatangan surat perintah Plt. Plh. dalam bentuk f. Pengusulan tunjangan jabtaan fungsional dan

mandat. ketentuan pelaksanaanya
g. Pengusulan kebutuhan jabatan fungsional

h.
Penetapan
Plt. dan/atau Plh. Melaksanakan tugas, informasi jabatan dan uaraian
menetapkan keputusan, dan melakukan tindakan jabatan

rutin yang menjadi wewenang jabatan definitif dari i. Penetapan kamus kompetensi teknis
jabatan yang dirangkap, sesuai Per-UU termasuk j. Penetapan rumpun jabatan

wewenang yang diperoleh melalui kewenangan. k. Penetapan peta jabatan

6. Perubahan status hukum kepagawaian : pengangkatan,
Plt. Plh. tidak berwenang mengambil keputusan
pemindahan, dan pemberhentian pegawai
strategis yang berdampak perubahan status hukum

pada aspek organisasi kepegawaian, dan alokasi 7. Perubahan status hukum pada alokasi anggaran terkait
kewenangan yang telah diberikan kepada pejabat
anggaran.
perbendaharaan:

Keputusan strategis yang dimaksud yakni tindakan a. Kuasa Pengguna Anggaran

berdampak besar seperti: penetapan perubahan b. Pejabat Pembuat Komitmen
rencana strategis dan rencana kerja pemerintah. c. Pejabat Penandatangan Surat Perintah

Membayar

d. Bendahara,
Sesuai ketentuan yang berlaku.

13