Page 13 - Smart Pocket Book SE-2 2021

KEWENANGAN PLT.

DAN/ATAU PLH.

DALAM PELAKSANAAN

PELIMPAHAN WEWENANG
Mengidentifikasi jenis wewenang

(Atribusi/Delegasi/Subdelegasi/Mandat)

yang akan dilimpahkan. 1. Untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas,

pejabat yang berwenang menandatangani surat
perintah dapat melimpahkan kewenangan
Menentukan mekanisme pelimpahan
penandatangan surat perintah Plt. Plh. dalam bentuk
wewenang (Atribusi/Delegasi/Subdelegasi/
mandat.
Mandat) yang dapat dilakukan atas jenias

wewenangnya.
2. Plt. dan/atau Plh. Melaksanakan tugas,

menetapkan keputusan, dan melakukan tindakan
Menetapkan pelimpahan dengan naskah rutin yang menjadi wewenang jabatan definitif dari

dinas sesuai mekanisme pelimpahan jabatan yang dirangkap, sesuai Per-UU termasuk

wewenang. wewenang yang diperoleh melalui kewenangan.

Menyampaikan naskah dinas penetapan 3. Plt. Plh. tidak berwenang mengambil keputusan
strategis yang berdampak perubahan status hukum
pelimpahan wewenang ke Setditjen dan
pada aspek organisasi kepegawaian, dan alokasi
Uniit Pembina Teknis terkait.
anggaran.

4. Keputusan strategis yang dimaksud yakni tindakan

berdampak besar seperti: penetapan perubahan
rencana strategis dan rencana kerja pemerintah.

12