Page 8 - Smart Pocket Book SE-2 2021

JENIS

KEWENANGAN

Pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar
ATRIBUSI
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau
Undang-Undang.

Apabila diatur dalam
UUD RI Tahun 1945 DELEGASI
dan/atau Undang-undang
diperoleh dari Badan
dan/atau Pejabat
tidak dapat didelegasikan
Pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pemerintahan yang
Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada lebih tinggi
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih Kecuali diatur dalam
UUD RI Tahun 1945 ditetapkan dalam PP,
rendah dengan tanggung jawab dan tanggung
dan/atau Undang-undang Perpres, dan/atau Perda,
gugat beralih sepenuhnya kepada penerima
kecuali ditetapkan lain
delegasi berdasarkan UU

merupakan wewenang
pelimpahan atau
sebelumnya telah ada

tidak dapat didelegasikan
lebih lanjut, kecuali
ditentukan lain
dalam peraturan

Pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau perundang-undangan
Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih
rendah dengan tanggung jawab dan tanggung

gugat tetap berada pada pemberi mandat.

7