Page 4 - Smart Pocket Book SE-2 2021
P. 4
DASAR HUKUM
uji syukur kita panjatkan
kehadirat Tuhan Yang Maha
Esa atas limpahan Rahmat
dan Hidayah-Nya sehingga kita 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
masih diberikan kekuatan dan
Admininstrasi Pemerintahan
kemampuan dalam menjalankan
tugas sehari-hari, termasuk
dalam menyusun buku saku 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
pedoman pelaksanaan Cipta Kerja
kewenangan di lingkungan DJBC
ini.
3. Peraturan Menteri Keuangan 136/PMK.01/2018
Pelaksanaan kewenangan tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
merupakan bentuk tindakan atau Lingkungan Kementerian Keuangan
keputusan yang dilakukan oleh
kita semua selaku Pejabat Bea
dan Cukai dalam kegiatan 4. Peraturan Menteri Keuangan 182/PMK.01/2020
penyelenggaraan pemerintahan. tentang Pedoman Penunjukan Pelaksana Tugas
Seringkali dalam melakukan dan/atau Pelaksana Harian di Lingkungan
tindakan atau menetapkan keputusan, kita dihadapkan pada persoalan yang
mendasar apakah kita sebagai pejabat bea dan cukai berwenang untuk Kementerian Keuangan
melakukan tindakan atau menetapkan keputusan tersebut. Hal yang sangat
mendasar namun seringkali terlupa yang dapat berakibat pada sahnya suatu
5. Keputusan Menteri Keuangan 466/KMK.01/2018
tindakan ataupun keputusan yang diambil ataupun timbulnya gugatan hukum
dari pengguna jasa. tentang Pedoman Penetapan Pelimpahan
Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Bentuk
Lebih lanjut, dalam pelaksanaan kewenangan sebagai Pejabat Bea dan Mandat Kepada Pejabat di Lingkungan
Cukai, kita juga sering dihadapkan pada penggunaan diskresi atas suatu
Kementerian Keuangan
permasalahan dimana peraturan belum mampu menjangkau dan
mengakomodir penyelesaiannya.
Saat ini persoalan atas pelaksanaan kewenangan sebagai Pejabat Bea dan Cukai 6. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai
telah diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 2 Tahun Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman
2021 tentang Pelaksanaan Kewenangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan
Penetapan Pelimpahan Kewenangan Menteri
Cukai. Sejalan dengan prinsip tersebut, Kantor Wilayah DJBC Riau menyusun buku
saku ini sebagai panduan internal dan informasi praktis bagi seluruh pegawai Keuangan Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat
dalam melaksanakan kewenangan sesuai tugas dan fungsi pengawasan dan di Lingkungan Kementerian Keuangan
pelayanan kepabeanan dan cukai. Seiring dengan semangat new normal dan
flexible working space serta mengurangi penggunaan fisik kertas, maka buku saku
ini juga hadir dalam bentuk electronic book (e-book) yang dapat disimpan dalam
gawai sehingga memudahkan untuk dibaca setiap saat dan dapat memberikan
manfaat yang lebih luas.
Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah
berperan serta dalam penyusunan Buku Saku ini dari awal sampai akhir. Semoga
Tuhan Yang maha Esa senantiasa meridhoi segala usaha kita.
3