Page 4 - Smart Pocket Book SE-2 2021
P. 4

DASAR  HUKUM

 uji syukur kita panjatkan
 kehadirat Tuhan Yang Maha
 Esa atas limpahan Rahmat
 dan Hidayah-Nya  sehingga  kita   1.  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
 masih diberikan kekuatan dan
                      Admininstrasi Pemerintahan
 kemampuan dalam menjalankan
 tugas  sehari-hari,  termasuk
 dalam   menyusun   buku   saku                2.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
 pedoman   pelaksanaan                            Cipta Kerja
 kewenangan di lingkungan DJBC
 ini.
                3.    Peraturan Menteri Keuangan 136/PMK.01/2018
    Pelaksanaan kewenangan   tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
 merupakan bentuk tindakan atau   Lingkungan Kementerian Keuangan
 keputusan yang dilakukan oleh
 kita semua selaku Pejabat Bea
 dan  Cukai  dalam    kegiatan                    4.  Peraturan Menteri Keuangan 182/PMK.01/2020
 penyelenggaraan pemerintahan.   tentang Pedoman Penunjukan Pelaksana Tugas
 Seringkali   dalam   melakukan                     dan/atau Pelaksana Harian di Lingkungan
 tindakan atau menetapkan keputusan, kita dihadapkan pada persoalan yang
 mendasar  apakah  kita  sebagai  pejabat  bea  dan  cukai  berwenang  untuk                                Kementerian Keuangan
 melakukan  tindakan  atau  menetapkan  keputusan  tersebut.  Hal  yang  sangat
 mendasar  namun  seringkali  terlupa  yang  dapat  berakibat  pada  sahnya  suatu
                5.    Keputusan Menteri Keuangan 466/KMK.01/2018
 tindakan ataupun  keputusan  yang  diambil ataupun  timbulnya  gugatan hukum
 dari pengguna jasa.   tentang Pedoman Penetapan Pelimpahan
                      Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Bentuk
    Lebih lanjut, dalam pelaksanaan kewenangan sebagai Pejabat Bea dan   Mandat Kepada Pejabat di Lingkungan
 Cukai,  kita  juga  sering  dihadapkan  pada  penggunaan  diskresi  atas  suatu
                      Kementerian Keuangan
 permasalahan   dimana   peraturan   belum   mampu   menjangkau   dan
 mengakomodir penyelesaiannya.
 Saat ini persoalan atas pelaksanaan kewenangan sebagai Pejabat Bea dan Cukai   6.  Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai
 telah diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 2 Tahun   Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman
 2021 tentang Pelaksanaan Kewenangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan
                      Penetapan Pelimpahan Kewenangan Menteri
 Cukai. Sejalan dengan prinsip tersebut, Kantor Wilayah DJBC Riau menyusun buku
 saku ini sebagai panduan internal dan informasi praktis bagi seluruh pegawai   Keuangan Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat
 dalam  melaksanakan  kewenangan  sesuai  tugas  dan  fungsi  pengawasan  dan                      di Lingkungan Kementerian Keuangan
 pelayanan  kepabeanan  dan  cukai.  Seiring  dengan  semangat new  normal  dan
 flexible working space serta mengurangi penggunaan fisik kertas, maka buku saku
 ini juga hadir dalam bentuk electronic book (e-book) yang dapat disimpan dalam
 gawai sehingga memudahkan  untuk  dibaca setiap saat dan  dapat  memberikan
 manfaat yang lebih luas.


    Akhir kata, kami  sampaikan terima  kasih kepada  semua  pihak yang telah
 berperan serta dalam penyusunan Buku Saku ini dari awal sampai akhir. Semoga
 Tuhan Yang maha Esa senantiasa meridhoi segala usaha kita.








      3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9